Berita

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah/Net

Nusantara

Wacana Ganjil Genap 24 Jam Sama Dengan Lockdown Orang Beraktivitas

SELASA, 11 AGUSTUS 2020 | 12:58 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wacana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperpanjang waktu penerapan Ganjil Genap menjadi 24 jam penuh dinilai sebatas gertakan.

Apalagi, Pemprov DKI Jakarta kini berencana menambah ruas jalan di ibukota yang akan diberlakukan dalam aturan Ganjil Genap.

"Wacana 24 jam itu saya lihat seperti mengancam saja ya. Gertakan. Kalau sampai 24 jam kemudian hampir semua ruas jalan mau diterapkan, ini sama dengan lockdown orang beraktivitas," ujar pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah kepada Kantor Berita RMOL Jakarta, Selasa (11/8).


Menurutnya, apabila rencana ini benar-benar diterapkan, justru akan menunjukkan kegagapan pemerintah Jakarta dalam mengeluarkan kebijakan.

Selain itu, dalam mengeluarkan kebijakan pun, Trubus menegaskan Pemprov DKI harus berdasarkan kajian.

Selanjutnya kebijakan itu harus dikoordinasikan dengan jajaran aparat keamanan dan disosialisasikan kepada masyarakat.

"Jadi nggak bisa ujug-ujug dan yang dikhawatirkan ini bisa menyulitkan masyarakat dalam beraktivitas. Nanti yang ada masyarakat ngamuk. Jadi saya rasa mission impossible," tandasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya