Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Joko Widodo/Net

Publika

Tertunduk Lesu Di Minus Lima Koma Tiga Puluh Dua

MINGGU, 09 AGUSTUS 2020 | 10:12 WIB

PERTUMBUHAN ekonomi pada kuartal II ini diumumkan presiden pada angka minus 5,32 persen. Nah tertunduk lesu Pak Jokowi yang awalnya pernah hingar bingar mengkampanyekan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan segera "meroket".

Pengumuman saat rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju tersebut dinilai sebagai kegagalan dan frustrasi Pemerintah.

Rilis BPS soal pertumbuhan ekonomi tentu memukul presiden dan jajaran kabinet terutama penanggung jawab bidang ekonomi. Jika Presiden Jokowi marah-marah lagi, maka itu tak lain adalah dia yang sedang memarahi dirinya sendiri. Rakyat juga sedang menanti waktu untuk memarahi presiden yang tak becus ini.


Menkeu Sri Mulyani di depan anggota DPR memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal II ini adalah minus 3,5 hingga minus 5,1 persen dengan rentang tengah minus 4,3 persen. Nyatanya justru menjadi minus 5,32 persen.  Rupanya meroket ke bawah alias nyungsep itu meluncur tak tertahankan. Diprediksi kuartal III dan IV masih terus minus.

Negara mengalami resesi ekonomi bukan semata akibat Covid-19, tetapi sebelumnya juga pergerakan ekonomi sudah mengarah pada resesi. Pelambatan ekonomi menyebabkan banyak perusahaan tutup, artinya PHK.

Berakibat pada daya beli yang menurun. Investasi yang bermasalah termasuk pasar keuangan karena menurun nilai suatu portofolio atau aset seperti saham.

Kurs dolar AS tidak akan stabil dan tentu berpengaruh pada ekspor impor. Tingkat suku bunga tinggi yang dapat meningkatkan inflasi. Sebagaimana kekhawatiran para pengamat ekonomi, bahwa pertumbuhan yang terus menurun dapat berujung pada depresi ekonomi. Kepercayaan masyarakat terhadap masa depan menjadi hilang.

Tertunduk lesunya bapak Jokowi saat sidang terbatas akibat pertumbuhan ekonomi kuartal II yang minus lima koma tiga puluh dua persen ini jangan-jangan tanda-tanda depresi.

Publik masih akan menunggu pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2020 besok. Siap-siap menilai "pertanggungjawaban" kenegaraan atas kondisi politik, ekonomi, hukum, dan lainnya. Resesi membuat depresi  kah?

Jika rakyat telah melihat negara ini masuk fase depresi, maka tak ada harapan untuk masa depan. Pilihan pun hanya tinggal dua bagi para penyelenggara negara yaitu mundur atau dimundurkan.

Rakyat dan bangsa Indonesia tidak boleh tertekan dan putus asa, tetapi harus terus hidup dan bergerak. Artinya absolut berganti dengan suasana baru.

M. Rizal Fadillah

Pemerhati politik dan kebangsaan


Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

PT CNI Serahkan Duit Rp401 Miliar ke Kejagung

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:27

Detik-Detik Bareskrim Gerebek Kasino di Batam: Pemain Panik, Rp7,7 Miliar Disita

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:23

Owner VIMA Buka Suara soal Legalitas dan Perizinan Resmi

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:51

Masyarakat Diminta Berikan Data Jujur untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:46

Enam Perusahaan di Kalimantan Disanksi Terkait Karhutla

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:38

Corpus Juris Civilis Tahun 528 M sebagai Fondasi Hukum Modern

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:34

Destry Pimpin BI Cerminkan Kuatnya Kepemimpinan Perempuan

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:24

Prabowo Tahu Persis Siapa yang Ingin Menjatuhkannya

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:05

PGNMAS Boyong BerandaMAS di Danantara Housing Expo 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:03

Kemenperin Minta Tambahan Anggaran Rp1,72 Triliun

Senin, 31 Agustus 2026 | 18:54

Selengkapnya