Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Antisipasi Kehilangan Kepercayaan Rakyat, Jokowi Disarankan Segera Tepati Janji Politiknya

JUMAT, 07 AGUSTUS 2020 | 05:33 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Presiden Joko Widodo disarankan segera mengatasi persoalan yang muncul terkait dengan tertundanya perealisasian insentif bagi tenaga kesehatan yang menanngani pandemik virus corona baru (Covid-19).

Pengamat politik Universitas Nasional, Andi Yusran mengatakan, Jokowi tercatat sangat sering melakukan blunder politik yang berujung persepsi dirinya tidak menunaikan janji dengan baik.

"Blunder kebijakan itu terjadi karena Jokowi kerap ‘berakrobat’ sendiri dalam menjanjijan kebijakan psdahal kebijakan tersebut bersifat ‘out of box’ artinya diluar perencanaan kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah," demikian kata Andi Yusran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (7/8).


Andi bahkan menjelaskan betapa dia ingat salah satu blunder saat Jokowi berkunjung ke daerah bencana dan menjanjikan sejumlah bantuan bencana. Padahal menurut Andi, nominal yang harus diberikan pada korban bencana harus sesuai standart bantuan yang disesuaikan dengan kondisi keuangan negara.

"Kebijakan prematur yang kerap dimainkan Jokowi jika tidak direalisasikan berpotensi memupuk perasaan ‘distrust’ rakyat kepada pemerintah dan itu akan menurunkan," demikian kata Doktor Politik Universitas Padjajaran  ini.

Terkait dengan dana insentif tenaga kesehatan, Andi menduga Jokowi kurang koordinasi dengan beberapa menterinya, sehingga perealisasian kebijakannya tidak sesuai dengan peta keuangan negara.

"Bisa jadi janji itu dikeluarkan oleh Jokowi tanpa ada kordinasi dengan menteri2 nya, utamanya menteri keuangan sehingga peta keuangan negara luout dari pertimbanga dan mengganggu citra publik pemerintah dimata rakyat," demikian alasan Andi.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya