Berita

Deklarator KAMI, Ahmad Yani dalam webinar yang diselenggarakan Front Page/RMOL

Politik

Deklarator KAMI: Hukum Sejarah Akan Terulang Jika Pemerintah Tetap Bebal

KAMIS, 06 AGUSTUS 2020 | 16:41 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Hukum sejarah akan terjadi jika pemerintah antikritik serta masukan dari civil society atas keprihatinan nasib bangsa Indonesia saat ini. Hukum sejarah yang dimaksud yakni jatuhnya rezim tang tengah berkuasa.

Begitu kata salah satu penggerak Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI), Ahmad Yani dalam webinar FRONT PAGE 'Obrolan Bareng Bang Ruslan bersama, deklarator KAMI Dr. Ahmad Yani' yang disiarkan langsung melalui akun Facebook Republik Merdeka Network, Kamis (6/8).

Ahmad Yani menegaskan, KAMI merupakan gerakan moral yang tidak melakukan gerakan politik praktis. "Walaupun di dalam gerakan itu bisa juga berdimensi politik seperti itu, tapi tidak politik praktis," ujar Ahmad Yani.

KAMI sendiri nantinya akan menyampaikan pandangan dan persepsi kepada publik atas kondisi bangsa Indonesia saat ini. Penyampaian itu bisa berupa kritikan dan saran yang harus dilakukan oleh pemerintah.

"Contoh, nanti kita akan membedah sistem ekonomi kita. Apa betul sistem ekonomi yang ada ini sudah sesuai dengan ekonomi Pancasila atau sesuai dengan ekonomi yang diinginkan. Kami akan menyampaikan secara terbuka, silakan pemerintah, DPR untuk merespons, masih ada waktu," jelas mantan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut.

Sikap terbuka dan mau menerima masukan penting bagi pemerintah. Sebab bila pemerintah tetap bebal atau tidak mau mendengarkan kritikan dan masukan dari civil society, jelasnya, maka hukum sejarah dipastikan akan terjadi.

"Nah kalau juga bebal juga, kalau dalam bahasa Alquran itu shummun bukmun 'umyun fahum laa yarji'uun (Mereka tuli, bisu dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali). Karena kita akhirnya melakukan prinsip yaitu menjalankan yang maruf (baik) mengajak bersama-sama mengajarkan yang maruf dan berusaha semaksimal mungkin mencegah yang munkar (buruk)," terang Yani.

"Hukum sejarah akan terjadi. Tapi saya ingatkan, jatuhnya seluruh rezim di dunia ini bukan hanya di Indonesia, seluruh rezim yang otoriter jatuh tatkala suara-suara rakyat sudah tidak didengar lagi," tegas Yani.

Di sisi lain, ia menegaskan keberadaan KAMI bukan gerakan yang ingin menjatuhkan rezim saat ini.

"Kalau kami tidak ada agenda untuk memakzulkan, kalau komponen rakyat-rakyat lain ya kita enggak bisa mencegah," pungkasnya.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya