Berita

Logo TikTok dan Bendera Amerika Serikat/Net

Dunia

Jadi Kontroversi, TikTok Terapkan Sejumlah Langkah Perangi Informasi Menyesatkan Jelang Pilpres AS

KAMIS, 06 AGUSTUS 2020 | 11:33 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Aplikasi video pendek populer, TikTok, mengumumkan serangkaian langkah baru untuk mengatasi arus informasi palsu menjelang pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) pada November 2020.

Aturan baru tersebut diumumkan oleh aplikasi milik ByteDance China tersebut pada Rabu (5/8), melansir Sputnik.

“Orang-orang di aplikasi kami menghargai konten autentik, dan kami juga melakukannya. Itulah sebabnya tim kami bekerja dengan rajin untuk menegakkan Pedoman Komunitas dan menjaga konten dari akun yang menyesatkan, berbahaya, atau menipu di luar TikTok," ujar Manajer Umum TikTok di AS, Vanessa Pappas.


Pappas mengatakan, ada beberapa langkah baru yang dilakukan oleh TikTok untuk memerangi misinformasi, disinformasi, dan konten menyesatkan lainnya yang mungkin dirancang untuk mengganggu pemilu 2020.

Kata Pappas, TikTok akan memperbarui kebijakannya untuk memberi pengguna kejelasan yang lebih besar tentang apa yang diizinkan di platform.

Selain itu, TikTok juga akan memperluas kemitraan pengecekan fakta dan bekerja dengan para ahli dari Departemen Keamanan Dalam Negeri AS untuk melindungi dari campur tangan asing.

Bukan hanya di AS, layanan pengecekan fakta baru pun akan diluncurkan di beberapa negara untuk memerangi penyebaran disinformasi.

Beberapa waktu terakhir, Presiden AS Donald Trump tengah menargetkan TikTok atas kepemilikan China yang dianggapnya berbahaya. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo bahkan menyebut TikTok memberikan data penggunanya pada Partai Komunis China.

Pada Senin (3/8), Trump mengatakan telah menetapkan batas waktu 15 September sebagai tenggat waktu bagi TikTok untuk dibeli perusahaan AS. Jika tidak, Trump berjanji untuk melarang penggunaan aplikasi tersebut.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya