Pakar Ekonomi: Marah Terus, Siapa Yang Jadi Kompor Presiden Jokowi?

Presiden Joko Widodo kerap menampakkan kegeramannya ketika rapat dengan para menteri. Kekesalan Presiden muncul lantaran para pembantunya belum bisa menyerap anggaran Covid-19 dengan maksimal.

Gagasan untuk merombak Kabinet Indonesia Maju pun mencuat. Hal itu disebabkan, kinerja sejumlah kementerian yang belum maksimal dalam menangani virus corona baru tersebut.

Pakar ekonomi, Dradjad H. Wibowo menyampaikan, percuma melakukan perombakan jika kesalahannya ada pada akurasi data dan prioritas kebijakan.

"Soal data, dari beberapa kali pernyataan Presiden tentang ekonomi keuangan, saya menduga Presiden mendapat masukan data yang tidak akurat," ujar Dradjad kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (6/8).

Dia mencontohkan, pada rapat 18 Juni, ternyata data angaran kesehatan yang disebut Presiden tidak klop dengan lampiran Perpres 54/2020. Bahkan Perpres 72/2020 baru diteken tanggal 24 Juni 2020. Padahal tanpa Perpres 72, semua menteri tidak punya wewenang memakai dana di pos Bendahara Umum Negara (BUN), kecuali Menkeu.

"Jadi harusnya Presiden marah ke mereka yang menyiapkan Perpres 72, kenapa baru selesai 24 Juni?" katanya.

Kemudian, politisi senior PAN ini menjelaskan, sekitar 40 hari setelah Perpres 72 ditekan, per 3 Agustus kemarin serapannya Rp 141 triliun atau sekitar 20 persen. Kalau dibagi 40/365 hari, maka serapan rata-rata seharusnya hanya 11 persen.

"Jadi serapan 20 persen itu dalam 40 hari itu sudah cepat sekali. Hampir dua kali lipat dari rata-rata seharusnya. Kok Presiden masih marah dengan serapan secepat itu?" jelasnya.

"Saya menjadi penasaran, siapa kompor yang membuat Presiden marah terus?" tegas Dradjad menambahkan.

Dia memberikan peringatan kepada para pembantu Presiden, jangan sampai melakaukan penyelewengan dalam menggelontorkan anggaran Covid-19.

"Saya juga wanti-wanti, kalau serapan dikebut terlalu cepat, nanti malah banyak lubang penyelewengannya. Dana PEN itu kan banyak dari utang. Masak akan dihambur-hamburkan tanpa mengikuti prinsip tata kelola yang benar," demikian Dradjad H. Wibowo.