Angka stunting yang sudah menurun dari 37 persen di 2013 menjadi 27,6 persen di 2019 belum cukup menurut Presiden Joko Widodo.
Karena itu kepala negara memerintahkan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk mempercepat program penurunan angka stunting.
Secara khusus, Jokowi meminta Menkes Terawan untuk fokus menangani stunting di 10 provinsi yang memiliki tingkat prevalensi stunting tertinggi di Indonesia.
"Sepuluh provinsi itu adalah NTT, Sulbar, NTB, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah," sebut Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/8).
Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga meminta para gubernur, bupati, walikota, hingga sampai ke kepala desa di 10 provinsi tersebut agar betul-betul fokus dan konsentrasi untuk penurunan angka stunting.
Diantaranya yang patut diperhatikan untuk penurunan angka stunting ini, disebutkan Jokowi, adalah akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil maupun balita di puskesmas dan posyandu.
"Kita harus pastikan tetap berlangsung, tidak berhenti di tengah pandemik ini, yaitu pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan juga pemberian suplemen vitamin A bagi ibu menyusui dan makanan pendamping ASI," bebernya.
Disamping itu, Jokowi juga berharap upaya sosialisasi yang promotif dan edukatif bagi ibu-ibu hamil juga harus terus digencarkan, sehingga mampu meningkatkan pemahaman untuk pencegahan stunting.
"Sekali lagi saya minta agar ini melibatkan PKK, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, RT dan RW serta relawan. Dan kita harapkan ini menjadi gerakan bersama di masyarakat," pintanya.
"Dalam upaya penurunan angka stunting juga kita sambungkan dengan program perlindungan sosial kita, terutama PKH, kemudian pembagian BPNT, dan pembangunan infrastruktur dasar yang menjangkau keluarga-keluarga yang tidak mampu," demikian Jokowi.
