Tepat Setahun Otonomi Khususnya Dicabut, Wilayah Kashmir Kembali Diisolasi

Sudah setahun otonomi khusus wilayah Jammu dan Kashmir yang dikelola oleh India dicabut oleh pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi.

Tepat pada hari ini, Rabu (5/8), peringatan satu tahun keputusan kontroversial tersebut diambil oleh Modi. Namun, pada saat yang sama, pemerintahan Modi juga memberlakuka kembali pembatasan yang ketat.

Sejak pagi, polisi dan personel paramiliter tampak menghentikan orang-orang yang berada di persimpangan jalan. Sementara beberapa lainnya memasang kawat berduri dan barikade besi, pesis seperti tahun lalu.

Di pusat kota utama Srinagar, Lal Chowk, pasukan paramiliter dikerahkan dalam jumlah besar untuk memberlakukan pembatasan. Akses ke pusat kota juga telah diblokir dengan menempatkan barikade dan kawat berduri, seperti yang dilaporkan Anadolu Agency
Pembatasan yang lebih ketat dilakukan di kota-kota tua Srinagar, yang secara tradisional merupakan benteng protes pro-kemerdekaan. Mayoritas jalan menuju daerah-daerah tersebut telah diblokir. Setiap orang yang berusaha melewatinya akan menghadapi polisi.

“Pembatasan bahkan lebih parah pada Selasa (4/8). Mereka menghentikan setiap orang yang lewat. India seharusnya malu mengatakan bahwa undang-undang khusus dicabut demi kebaikan kita. Mereka hanya ingin menaklukkan kami,” ujar warga Dalal Mohalla di kota tua, Tariq Ahmad, .

Untuk mencegah adanya aksi protes, pihak berwenang telah mengumumkan pemberlakuan jam malam selama dua hari pada Selasa. Di beberapa daerah, jam malam diberlakukan dengan dalih mencegah pandemik Covid-19.

Pihak yang sangat menyoroti masalah ini tentu Pakistan yang juga mengklaim wilayah Kashmir.

Pada Jumat (30/8), Kementerian Luar Negeri Pakistan sudah menyerukan akan mengamati dengan cermat peringatan 5 Agustus yang mereka sebut sebagai sebagai Youm-e-Istehsal atau Hari Eksploitasi.

Tahun lalu, menjelang pengumumkan penghapusan UU yang memberikan status otonomi khusus pada Kashmir, pemerintah India mengerahkan puluhan ribu tentara ke wilayah tersebut.

Pihak berwenang juga memutus telepon dan koneksi internet, sementara lebih dari 7.300 aktivis pro-kemerdekaan ditahan.