Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Mengekor Kebijakan Trump, Pengamat Tiongkok Sebut Australia Sedang Menjilat AS

SELASA, 04 AGUSTUS 2020 | 11:28 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Langkah pemerintah Australia meluncurkan penyelidikan terhadap aplikasi TikTok mendapat kritikan pedas dari pengamat China, mereka menyebut negara itu tengah menjilat Amerika Serikat dengan ikut sejumlah kebijakan AS untuk menekan China dengan menjelek-jelekkan China sebagai ancaman.

Menurut media Australia, negara itu melakukan penyelidikan karena curiga aplikasi TikTok dapat menimbulkan risiko bagi privasi pengguna atau bahkan keamanan nasional, sama seperti yang dilakukan AS. Tetapi para pejabat AS telah memberikan sedikit bukti untuk klaim mereka tentang TikTok kecuali menunjuk ke negara asalnya, yaitu China.

Pengguna aplikasi TikTok Australia yang diwawancarai oleh Global Times mengatakan bahwa pada awalnya mereka tidak menyadari bahwa aplikasi itu adalah milik perusahaan China sampai laporan tentang larangan aplikasi AS berkembang luas. Pengawasan ekstra dan kemungkinan pelarangan platform berbagi kehidupan jelas didorong oleh politik dan ini tidak sehat untuk apa yang diperjuangkan pasar bebas Australia.


Direktur Pusat Studi Australia di Universitas Normal China Timur di Shanghai, Chen Hong mengatakan bahwa Canberra berulang kali mengklaim kemerdekaan dalam pengambilan keputusan dalam diplomasi, tetapi dari waktu ke waktu mereka harus menyerah kepada tekanan pemerintahan Trump. Chen memperingatkan bahwa meskipun negara itu menjadi sekutu AS, Australia tidak boleh mengorbankan hubungan dengan China, mitra strategis komprehensif Australia, seperti dikutip dari GT, Senin (3/8).

Chen mencatat bahwa penindasan politis terhadap hiburan dan aplikasi media sosial seperti TikTok bertujuan untuk menekan dan menghancurkan perkembangan China dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi dan untuk menahan pengaruhnya.

Ini bukan pertama kalinya Australia berupaya membatasi perusahaan teknologi China. Baru-baru ini mereka juga mengecualikan China Technologies Huawei dari jaringan 5G negara itu, lagi-lagi mengikuti jejak AS.

Chen mengatakan tujuan lain dari tindakan sekutu-sekutu ini adalah untuk menciptakan citra jahat China yang dicitrakan sebagai ancaman.

Sejak 2017, Australia telah mendukung dan bahkan mempelopori strategi anti-China AS dalam berbagai contoh atas nama kekhawatiran keamanan nasional. Namun, Chen menunjukkan bahwa dalih keamanan nasional sepenuhnya tidak sesuai dalam penganiayaan mereka terhadap TikTok.

TikTok saat ini menjadi aplikasi paling populer di kalangan anak muda dan telah memiliki lebih dari 1,5 juta unduhan di Australia. Investigasi pemerintah juga memicu ketidakpuasan di antara penduduk setempat.

Seorang pria Australia yang mengaku bernama Paul mengatakan bahwa dia menonton klip TikTok selama perjalanan panjang untuk menghabiskan waktu. “Banyak konten yang sangat lucu dan saya sangat menikmati melihat konten yang dibagikan orang,” katanya.

Paul mengatakan banyak orang Australia tidak tahu TikTok adalah perusahaan China sebelum Trump memutuskan untuk melarangnya dan ini merupakan bentuk politisasi, katanya.

“Negara-negara mengklaim bahwa mereka bebas tetapi berusaha untuk membungkam sebagian populasi karena tidak sesuai dengan narasi ideologis tertentu. Itu telah terjadi sebelumnya dan itu jelas akan terjadi lagi,” kata Paul.

Warga Australia Tionghoa Du Jiafeng yang tinggal di Sydney mengatakan hal itu sebagai sesuatu yang cukup konyol, merujuk pada gesekan politik memengaruhi setiap aspek kehidupan, bahkan hal sepele seperti TikTok.

“Australia telah bersuara bahwa mereka mendukung "inklusivitas" dan "kebebasan," tetapi melakukan sebaliknya,” kata Du.

Tak hanya TikTok, aplikasi China lainnya, WeChat, yang digunakan oleh lebih dari 2 juta warga Australia, dilaporkan sedang dalam pengawasan oleh Departemen Dalam Negeri Australia.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya