Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Mengekor Kebijakan Trump, Pengamat Tiongkok Sebut Australia Sedang Menjilat AS

SELASA, 04 AGUSTUS 2020 | 11:28 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Langkah pemerintah Australia meluncurkan penyelidikan terhadap aplikasi TikTok mendapat kritikan pedas dari pengamat China, mereka menyebut negara itu tengah menjilat Amerika Serikat dengan ikut sejumlah kebijakan AS untuk menekan China dengan menjelek-jelekkan China sebagai ancaman.

Menurut media Australia, negara itu melakukan penyelidikan karena curiga aplikasi TikTok dapat menimbulkan risiko bagi privasi pengguna atau bahkan keamanan nasional, sama seperti yang dilakukan AS. Tetapi para pejabat AS telah memberikan sedikit bukti untuk klaim mereka tentang TikTok kecuali menunjuk ke negara asalnya, yaitu China.

Pengguna aplikasi TikTok Australia yang diwawancarai oleh Global Times mengatakan bahwa pada awalnya mereka tidak menyadari bahwa aplikasi itu adalah milik perusahaan China sampai laporan tentang larangan aplikasi AS berkembang luas. Pengawasan ekstra dan kemungkinan pelarangan platform berbagi kehidupan jelas didorong oleh politik dan ini tidak sehat untuk apa yang diperjuangkan pasar bebas Australia.


Direktur Pusat Studi Australia di Universitas Normal China Timur di Shanghai, Chen Hong mengatakan bahwa Canberra berulang kali mengklaim kemerdekaan dalam pengambilan keputusan dalam diplomasi, tetapi dari waktu ke waktu mereka harus menyerah kepada tekanan pemerintahan Trump. Chen memperingatkan bahwa meskipun negara itu menjadi sekutu AS, Australia tidak boleh mengorbankan hubungan dengan China, mitra strategis komprehensif Australia, seperti dikutip dari GT, Senin (3/8).

Chen mencatat bahwa penindasan politis terhadap hiburan dan aplikasi media sosial seperti TikTok bertujuan untuk menekan dan menghancurkan perkembangan China dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi dan untuk menahan pengaruhnya.

Ini bukan pertama kalinya Australia berupaya membatasi perusahaan teknologi China. Baru-baru ini mereka juga mengecualikan China Technologies Huawei dari jaringan 5G negara itu, lagi-lagi mengikuti jejak AS.

Chen mengatakan tujuan lain dari tindakan sekutu-sekutu ini adalah untuk menciptakan citra jahat China yang dicitrakan sebagai ancaman.

Sejak 2017, Australia telah mendukung dan bahkan mempelopori strategi anti-China AS dalam berbagai contoh atas nama kekhawatiran keamanan nasional. Namun, Chen menunjukkan bahwa dalih keamanan nasional sepenuhnya tidak sesuai dalam penganiayaan mereka terhadap TikTok.

TikTok saat ini menjadi aplikasi paling populer di kalangan anak muda dan telah memiliki lebih dari 1,5 juta unduhan di Australia. Investigasi pemerintah juga memicu ketidakpuasan di antara penduduk setempat.

Seorang pria Australia yang mengaku bernama Paul mengatakan bahwa dia menonton klip TikTok selama perjalanan panjang untuk menghabiskan waktu. “Banyak konten yang sangat lucu dan saya sangat menikmati melihat konten yang dibagikan orang,” katanya.

Paul mengatakan banyak orang Australia tidak tahu TikTok adalah perusahaan China sebelum Trump memutuskan untuk melarangnya dan ini merupakan bentuk politisasi, katanya.

“Negara-negara mengklaim bahwa mereka bebas tetapi berusaha untuk membungkam sebagian populasi karena tidak sesuai dengan narasi ideologis tertentu. Itu telah terjadi sebelumnya dan itu jelas akan terjadi lagi,” kata Paul.

Warga Australia Tionghoa Du Jiafeng yang tinggal di Sydney mengatakan hal itu sebagai sesuatu yang cukup konyol, merujuk pada gesekan politik memengaruhi setiap aspek kehidupan, bahkan hal sepele seperti TikTok.

“Australia telah bersuara bahwa mereka mendukung "inklusivitas" dan "kebebasan," tetapi melakukan sebaliknya,” kata Du.

Tak hanya TikTok, aplikasi China lainnya, WeChat, yang digunakan oleh lebih dari 2 juta warga Australia, dilaporkan sedang dalam pengawasan oleh Departemen Dalam Negeri Australia.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya