Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu/Net
Seorang kepala negara, dalam hal ini Presiden Joko Widodo
sudah seharusnya paham dan tahu apa yang harusnya dilakukan untuk
meminmalisir keresahan masyarakat mengenai tingginya kasus Covid-19 di
Tanah Air.
Terlebih, kepala negara memiliki bermacam akses, mulai
dari pengendalian anggaran hingga komponen lain untuk menekan
peningkatan angka positif Covid-19.
"Semua perangkat negara di
bawah kekuasaan Bapak. Anggaran triliunan lengkap dengan sarananya serta
semua ahli ada di bawah keluasaan Bapak," kata mantan Sekretaris BUMN,
Said Didu di akun Twitternya dalam menanggapi pernyataan presiden yang
bingung dengan peningkatan kasus Covid-19, Senin (3/8).
Dengan
beragam perangkat kekuasaan yang dimiliki, seharusnya Presiden Joko
Widodo tak perlu melontarkan pernyataan yang justru makin membuat
masyarakat tambah bingung.
Menurut aktivis Manusia Merdeka ini,
perlu adanya perubahan strategi yang dilakukan presiden dalam menghadapi
wabah yang mulai menjangkit Tanah Air sejak awal tahun 2020 ini.
"Anggaran
untuk mengetahui (penyebab bertambahnya kasus Covid-19) juga banyak.
Sekali lagi, mohon hentikan strategi buzzeRp untuk menutupi kebenaran
karena merekalah yang menyesatkan," tandasnya.
Dalam rapat
terbatas (ratas) yang digelar secara virtual hari ini, Presiden Jokowi
menyinggung jumlah kasus positif corona yang telah mencapai lebih dari
111.455 per Minggu (2/8). Presiden heran dengan kasus positif yang terus
melonjak tinggi dan belum diketahui sebab utamanya.
"Saya tidak
tahu sebabnya apa? Tetapi suasana pada minggu-minggu terakhir ini
kelihatan masyarakat berada pada posisi yang khawatir mengenai Covid.
Entah karena kasusnya meningkat atau terutama menengah ke atas melihat
karena orang yang tidak taat pada protokol kesehatan tidak semakin
sedikit tapi semakin banyak," kata Presiden Jokowi.
