Berita

Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu/Net

Politik

Jokowi Bingung Corona Masih Tinggi, Said Didu: Hentikan Saja Strategi BuzzeRp

SENIN, 03 AGUSTUS 2020 | 21:56 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Seorang kepala negara, dalam hal ini Presiden Joko Widodo sudah seharusnya paham dan tahu apa yang harusnya dilakukan untuk meminmalisir keresahan masyarakat mengenai tingginya kasus Covid-19 di Tanah Air.

Terlebih, kepala negara memiliki bermacam akses, mulai dari pengendalian anggaran hingga komponen lain untuk menekan peningkatan angka positif Covid-19.

"Semua perangkat negara di bawah kekuasaan Bapak. Anggaran triliunan lengkap dengan sarananya serta semua ahli ada di bawah keluasaan Bapak," kata mantan Sekretaris BUMN, Said Didu di akun Twitternya dalam menanggapi pernyataan presiden yang bingung dengan peningkatan kasus Covid-19, Senin (3/8).


Dengan beragam perangkat kekuasaan yang dimiliki, seharusnya Presiden Joko Widodo tak perlu melontarkan pernyataan yang justru makin membuat masyarakat tambah bingung.

Menurut aktivis Manusia Merdeka ini, perlu adanya perubahan strategi yang dilakukan presiden dalam menghadapi wabah yang mulai menjangkit Tanah Air sejak awal tahun 2020 ini.

"Anggaran untuk mengetahui (penyebab bertambahnya kasus Covid-19) juga banyak. Sekali lagi, mohon hentikan strategi buzzeRp untuk menutupi kebenaran karena merekalah yang menyesatkan," tandasnya.

Dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar secara virtual hari ini, Presiden Jokowi menyinggung jumlah kasus positif corona yang telah mencapai lebih dari 111.455 per Minggu (2/8). Presiden heran dengan kasus positif yang terus melonjak tinggi dan belum diketahui sebab utamanya.

"Saya tidak tahu sebabnya apa? Tetapi suasana pada minggu-minggu terakhir ini kelihatan masyarakat berada pada posisi yang khawatir mengenai Covid. Entah karena kasusnya meningkat atau terutama menengah ke atas melihat karena orang yang tidak taat pada protokol kesehatan tidak semakin sedikit tapi semakin banyak," kata Presiden Jokowi.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya