Forum Kedaulatan NKRI bersilaturahmi dengan TNI AD/Ist
Setelah silaturahmi dengan Polri dan MUI, kini Forum Kedaulatan NKRI melakukan audiensi bersama TNI Angkatan Darat. Mereka diterima oleh Wakil Asisten Teritorial Mabesad Brigjen TNI Toto dan Kolonel Wastono, di Markas Besar Angkatan Darat, Jalan Veteran, Jakarta, Senin (3/8).
Salah satu perwakilan Forum Kedaulatan NKRI, Adang Suharjo menyampaikan, kedatangannya ke Mabesad untuk menyampaikan hal yang berkaitan dengan RUU HIP yang berganti RUU BPIP beserta latar belakang dan implikasinya terhadap stabilitas masyarakat, bangsa, dan negara.
Adang mengatakan, Forum Kedaulatan NKRI menyampaikan empat sikap saat beraudiensi dengan TNI Angkatan Darat. Pertama, berkaitan dengan eskalasi gerakan paham komunisme, maka TNI bersama rakyat diharapkan memperkuat kebersamaannya.
"Perjuangan kaum komunis biasa diawali dengan gerakan politik untuk kemudian militer. Peran negara China tidak dapat dianggap kecil," kata Adang dalam keteranganya.
Kemudian, sambung dia, pengaruh TNI khususnya Angkatan Darat terhadap kebijakan pemerintah cukup besar. Oleh karenanya, penyelundupan ide melalui RUU HIP yang kemudian menjadi RUU BPIP patut diawasi penuh oleh rakyat dan TNI.
"Rakyat sebagian besar menolak RUU ini. Kajian strategis TNI AD dapat memberi input bagi dicabutnya RUU tersebut," tandas Adang.
Di sisi lain, dalam audiensi tersebut, turut membahas juga TAP MPR No VI/MPR/2000 yang memisahkan TNI dengan Polri, dan dikhawatirkan berdampak pada pengecilan peran TNI.
Menurut Adang, upaya-upaya tersebut perlu diantisipasi terhadap pihak yang mencoba untuk merenggangkan hubungan TNI dan Polri dengan cara adu domba.
"Namun keseimbangan antara TNI dan Polri harus dibangun. Peran berlebihan Polri tidak boleh terjadi," ujar Adang.
Forum Kedaulatan NKRI juga mendesak agar Panglima TNI khususnya KSAD agar mendalami lebih jauh akan dampak dan bahaya desintegrasi akibat pergerakan "Pancasila 1 Juni 1945".
Adang mengungkap, pergerakan ini dapat dapat melemahkan dan merongrong wibawa Pancasila 18 Agustus 1945 dan UUD 1945.
"TNI diharapkan dapat memahami dan menangkap aspirasi kuat dari masyarakat yang menginginkan agar dapat kembalinya UUD 1945 secara murni sebagaimana aslinya. Masyarakat melihat Amandemen UUD 1945 telah membuka celah bagi berkembangnya faham liberalisme dan kapitalisme," demikian Adang.
