Berita

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Mujiyono/Istimewa

Nusantara

Perkantoran Jadi Klaster Penyebaran Corona, Politikus Demokrat: Bagian Dari Risiko

KAMIS, 30 JULI 2020 | 16:09 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Sejumlah sektor telah diizinkan pemerintah untuk kembali beraktivitas di tengah pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi DKI Jakarta. Termasuk aktivitas perkantoran yang diharapkan dapat meningkatkan kembali perekonomian yang terpuruk.

Namun dalam beberapa hari terakhir, lingkungan perkantoran justru menjadi klaster baru penularan kasus posisi virus corona baru atau Covid-19.

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Mujiyono, menggambarkan situasi yang terjadi saat ini cukup dilematis.


"(Pelonggaran) Ini kan salah satu pertimbangannya faktor ekonomi. Jangan sampai di Indonesia ada resesi. Karena kalau kejadian ujungnya chaos, dampaknya bisa lebih buruk lagi," ungkap Mujiyono kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (30/7).

"Negara dengan dana cadangan yang besar seperti Singapura saja mengalami resesi. Apalagi kita yang nggak punya dana cadangan yang memadai," sambungnya.

Selain itu, menurut Mujiyono, tak semua sektor di perkantoran yang bisa terus menerapkan Work From Home (WFH) alias bekerja dari rumah.

Untuk itu, politikus Partai Demokrat ini pun menyatakan, mau tidak mau perkantoran harus tetap berjalan. Namun protokol kesehatan harus diterapkan dengan lebih ketat.

"Jadi ini (pelonggaran perkantoran) bagian dari risiko. Tapi menghindari (resesi), akan jauh lebih baik," tandas Mujiyono.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya