Berita

Ilustrasi vaksin Sinovac/Net

Kesehatan

Melonjaknya Inveksi Virus Corona Dan Kerelaan Pemerintah Beli Vaksin Sinovac Meski Masih Diuji Coba

RABU, 29 JULI 2020 | 21:51 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Hantaman virus corona baru (Covid-19) di Tanah Air bak kejatuhan durian di kepala, dalam hal ini pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Beragam cara dilakukan pemerintah untuk mengatasi wabah dari Wuhan, China ini. Namun wabah tersebut tak berangsur surut, malah makin tinggi angkanya dan membuat pemerintah pusing.

Penyakit yang secara tiba-tiba mewabah di 513 negara ini masih menjangkiti Indonesia hingga angka kasus positif mencapai 104.432 hingga Rabu hari ini (29/7).


Laju penyebaran Covid-19 seolah tak mau berhenti hingga terus menelan korban jiwa. Setidaknya, total kasus positif di Indonesia yang sudah dicatat setiap harinya rata-rata ada seribu lebih kasus baru. Bahkan hari ini mencapai rekor tertinggi sebanyak 2.381 orang.

Tapi tidak bisa dinafikan pula dengan penangan pasien yang terinfeksi dan sudah berhasil disembuhkan oleh para petugas medis, kini sudah mencapai 59,5 persen dari total kasus positif atau sekitar 62.138 orang dinyatakan sembuh corona.

Di sisi lain, keprihatinan muncul dari kasus meninggal akibat Covid-19 yang jumlahnya cukup banyak, yakni mencapai 4.975 jiwa atau sebesar 4,8 persen dari total kasus positif yang ada hingga hari ini.

Belum lama ini, Presiden Joko Widodo pun meneken dan mengeluarkan satu Peraturan Presiden (Perpres) untuk merombak habis cara penanganan virus berkode SARS-CoV-2 yang mewabah.

Perpres tersebut diberi nomor 82/2020 tentang pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kenapa ada soal pemulihan ekonomi nasional? Karena corona ini telah memberi dampak yang cukup signifikan ke perekonomian RI.

Meski belum diumumkan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau pun Badan Pusat Statistik (BPS), Presiden Jokowi telah men-declare kemungkinan laju pertumbuhan ekonomi domestik yang kemungkinan bakal ambrol ke minus 4,3 persen hingga ke minus 5 persen, dengan kata lain terancam krisis.

Tapi, dalam konteks penanganan multidimensi lewat komite kebijakan, pemerintah memastikan akan mendahulukan penangan pandemik Covid-19 dengan mempercepat produksi vaksin.

Baru-baru ini, pemerintah telah menerima ajakan salah satu korporasi China untuk melalukan uji coba tahap ketiga vaksin corona bernama Sinovac, yang pengerjaannya dilakukan oleh PT Biofarma bekerja sama dengan Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung.

Belakangan muncul pertanyaan dari banyak kalangan pakar mengenai kesan pemerintah yang buru-buru untuk memproduksi vaksin Sinovac dengan target selesai uji coba fase ketiganya akhir tahun 2020 ini, dan bisa diproduksi mulai awal tahun 2021.

Salah satu wacana yang muncul di tengah-tengah masyarakat ialah, apakah Indonesia hanya dijadikan kelinci percobaan oleh perusahaan pemproduksi vaksin asal China tersebut?

Wacana ini kemudian dibantah Kepala Divisi Surveilans dan Uji Klinik Biofarma, Novilia Sjafri Bachtiar. Ia menyatakan, kerelaan Indonesia untuk menjadi tempat uji klinis tahap ketiga Sinovac tak lain untuk mempercepat proses pengembangan vaksin Covid-19.

"Kenapa sih harus uji klinis di Indonesia, kenapa kita dijadikan kelinci percobaan? Padahal sebenarnya mempercepat proses kita terhadap pengembangan vaksin tersebut," kata Novilia dalam acara diskusi virtual bertajuk 'Inovasi Indonesia dalam Menghadapi Pandemi', Rabu (29/7).

Bahkan, Bio Farma menyebut telah membeli vaksin tersebut guna memastikan apakah Sinovac aman dipergunakan kepada masyarakat Indonesia.

"Jadi kita mesti yakin apakah benar vaksin yang kita beli ini benar-benar aman diberikan kepada orang Indonesia," kata Novilia.

Bayangkan, begitu relanya Indonesia dijadikan tempat uji klinis vaksin corona dari perusahaan China, tapi dengan harus merogoh kocek kas negara, lebih tepatnya melalui BUMN (PT Biofarma).

Pertanyaan serupa pun muncul dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, yang merasa aneh dengan kerelaan pemerintah membeli vaksin yang secara klinis dan akademis belum selesai dikaji.

"Sebagai peneliti timbul pertanyaan dari saya. Pertama, kenapa Bio Farma beli vaksin yang masih dalam uji coba? Kedua, kenapa bukan berbasis kerja sama, karena bio Farma merupakan salah satu produsen vaksin terbaik di dunia? Ketiga, kalau percepatan baiknya pemilik vaksin yang kerjakan," kata Said Didu.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya