Presiden Jokowi saat bertandang ke Mall jelang pemberlakukan new normal beberapa bulan lalu/Net
Angka positif terjangkit virus corona baru (Covid-19) di Indonesia sudah menembus lebih dari 100 ribu kasus tepatnya 104.432 per Rabu (29/7).
Angka kematian akibat positif Covid-19 juga melonjak di 4.975 jiwa. Angka positif dan kematian akibat Covid-19 ini lebih tinggi dari China sebagai negara pertama tempat virus Covid-19 menyebar.
Terbaru, Universitas Oxford memberikan nilai D terhadap kinerja Indonesia dalam penanganan Covid-19.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mengaku prihatin dengan perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia yang terus meningkat.
Menurut Mufida, strategi penanganan pemerintah menghadapi perlu dievaluasi.
Mufida menyebut Pemerintah lebih mengedepankan kepentingan ekonomi dibandingkan paradigma kesehatan dalam menangani pandemikdi Indonesia.
"Mulai dari Perppu penanganan Corona, kampanye new normal yang kemudian diakui salah oleh pemerintah dan terakhir pembentukan Komite Penanganan Covid-19 yang lebih berdimensi ekonomi dan menjadikan Satgas penanganan Covid-19 hanya bagian subordinat saja dalam perumusan kebijakan," papar Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (29/7).
Mufida menjelaskan, kebijakan yang menitikberatkan ekonomi dalam penanganan Covid-19 saat ini terbukti justru menjadikan perkantoran, pusat perdagangan dan pasar menjadi penyebaran klaster baru.
Berdasarkan data Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 per 25 Juli, di DKI Jakarta saja terdapat 68 klaster perkantoran dengan 440 kasus positif dan 107 cluster pasar rakyat dengan 547 kasus.
Mufida juga mengaku miris dengan munculnya klaster di bidang kesehatan yang mencapai 124 klaster dengan 799 kasus yang menunjukkan keselamatan tenaga medis semakin terancam dengan pengendalian penularan yang kurang berjalan akibat pelonggaran yang dilakukan
"Jika terakhir Presiden meminta penanganan seimbang antara kesehatan dan ekonomi tapi tidak begitu yang terjadi di lapangan. Kampanye new normal presiden dengan mengunjungi mal dan menyerahkan kewenangan perpanjangan PSBB di masing-masing daerah membuat kebijakan nasional penanganan Covid-19 ini tidak seragam. Jika dulu episentrum di Jakarta, kini ada 8 provinsi penyumbang terbesar Covid-19 di Tanah Air," paparnya.
Pihaknya meminta agar pemerintah tetap menggunakan pola strategi penanganan Covid-19 dengan pola pikir bencana kesehatan. Sehingga, seluruh kebijakan yang akan dikeluarkan menggunakan pertimbangan kebencanaan kesehatan.
"Tidak ada yang dibenturkan antara ekonomi dan kesehatan. Kita memahami semuanya harus berjalan. Dalam sistem penanganan bencana pun semua sudah diatur. Termasuk klaster-klaster yang mendukung misalnya pendidikan, sosial, ekonomi yang komando pusatnya ada di BNPB," jelasnya.
Dia meminta pemerintah segera memperbaiki catatan-catatan dalam strategi penanganan Covid-19 dan tetap memegang kendali penanganan Covid-19 hingga ke daerah.
"Jika pemerintah mengakui penggunaan new normal bermasalah maka semua dampak dari kebijakan itu harus dievaluasi menyeluruh. Pemerintah sudah diberikan kewenangan sangat besar untuk mengelola anggaran tapi tak juga terserap dengan baik. Sekalinya muncul program dengan dana besar justru menimbulkan polemik," tutupnya.
