Berita

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin/Net

Politik

Din Syamsuddin: Kesalahan Bukan Pada Nadiem Makarim, Tapi Presiden Jokowi

RABU, 29 JULI 2020 | 07:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim tentang Program Organisasi Penggerak (POP) dinilai sebagai kebijakan yang tidak bijak dan tidak populis (merakyat).

Meski begitu, kesalahan mendasar atas kemunculan program ini bukan terletak pada sosok Nadiem Makarim melainkan orang yang menunjuknya sebagai Menteri, yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Begitu disampaikan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dalam keterangannya yang diterima redaksi, Rabu (29/7). 


"Kesalahan bukan pada Nadiem Makarim. Yang sangat bersalah dan patut dipersalahkan, serta harus bertanggung jawab, pada pendapat saya, adalah Presiden Jokowi sendiri. Dialah yang berkeputusan mengangkat seorang menteri," ujarnya.

Menurut Din Syamsuddin, Nadiem Makarim hanya seorang anak muda yang mungkin karena lebih banyak berada di luar negeri dan tidak cukup mafhum dan memiliki pengetahuan serta penghayatan tentang masalah dalam negeri.

"Dan hanya memiliki obsesi yang tidak menerpa di bumi," kata Din Syamsuddin.

Adapun terkait Presiden Jokowi yang telah memilih Nadiem sebagai Mendikbud sudah selayaknya diminta pertanggungjawaban. Sebab, keputusan mengangkat seorang menteri walaupun menyempal dari fatsun politik sedianya turut disalahkan.

"Atau, jangan-jangan Presiden Jokowi sendiri tidak cukup memahami sejarah kebangsaan Indonesia dan berani mengambil keputusan yang meninggalkan kelaziman politik?" tuturnya.

Untuk saat ini, POP Kemendikbud kadung bergulir dan ditolak banyak kalangan termasuk dua ormas bersejarah di Indonesia yakni PP Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) serta teranyar PGRI menyatakan mundur dari POP Kemendikbud tersebut. Maka sudah sepatutnya, POP Kemendikbud dihentikan serta fokus pada penanganan Covid-19 pada sektor pendidikan.

"Sekarang nasi sudah menjadi bubur. Sebaiknya program itu dihentikan. Lebih baik Kemendikbud bekerja keras dan cerdas mengatasi masalah pendidikan generasi bangsa yg akibat pandemi Covid-19 telah, menurut seorang pakar pendidikan, menimbulkan the potential loss bahkan generation loss (hilangnya potensi dan hilangnya generasi)," demikian Din Syamsuddin 

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

BRI Catat 6.022 Debitur KUR di Pangkalpinang, Didominasi Petani Sawit

Senin, 29 Juni 2026 | 22:23

Mengenal Emission Trade System

Senin, 29 Juni 2026 | 22:06

KPK Perpanjang Penahanan ASN BPK Sumsel Titin Rita Lestari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:52

DPR Minta Polisi Segera Penjarakan Penganiaya Caddy di Tangerang

Senin, 29 Juni 2026 | 21:36

Kolaborasi Lintas Sektor Kunci Perkuat Resiliensi Media demi Pembangunan Papua

Senin, 29 Juni 2026 | 21:34

Ahmad Muzani Bicara Potensi Wisata Religi Saat Temui Ketua MPR Uzbekistan

Senin, 29 Juni 2026 | 21:32

Bupati Muara Enim Edison Masih Nginep di Rutan KPK dalam 40 Hari

Senin, 29 Juni 2026 | 21:14

DMO dan RKAB Harus jadi Prioritas Amankan Pasokan Batu Bara

Senin, 29 Juni 2026 | 20:44

Hampir Rampung, Sekolah Rakyat Kementerian PU di Bekasi Usung Gentengisasi

Senin, 29 Juni 2026 | 20:36

Brasil vs Jepang: Duel Raksasa di Babak 32 Besar Piala Dunia 2026

Senin, 29 Juni 2026 | 20:28

Selengkapnya