Berita

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (kanan) dan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI)/Istimewa

Politik

Menerima JMSI, Ketua MPR Dorong Stimulus Industri Pers Segera Dieksekusi

SELASA, 28 JULI 2020 | 19:18 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Langkah pemerintah yang akan memberikan stimulus kepada industri pers dalam menghadapi pandemik Covid-19 harus segera direalisasi.

Hal tersebut disampaikan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo saat menerima Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) 2020-2025, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (28/7).

"Stimulus tersebut harus segera dieksekusi, sehingga industri pers tak mati lantaran pandemik Covid-19. Dukungan pemerintah terhadap pers menunjukkan keseriusan untuk memfasilitasi penyediaan informasi yang akurat kepada masyarakat. Pers lah yang menjadi garda terdepan dalam memerangi hoax Covid-19," kata Bambang Soesatyo di ruang kerjanya.


Dewasa ini, Bamsoet yang pernah menggeluti dunia jurnalistik ini menilai tantangan terbesar media massa saat ini bukan lagi bersumber dari otoriter negara, melainkan para buzzer di media sosial yang memproduksi hoax dan hate speech sesuai pesanan.

Namun demikian, ia menegaskan media tak boleh kalah. Media harus tetap membuktikan diri sebagai rujukan utama masyarakat mendapatkan informasi yang akurat. Ia pun mengurai riset dari lembaga Edelman Trust Barometer di tahun 2019 terkait tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media massa di 26 negara.

Dalam riset tersebut, media siber di Indonesia dinilai masih eksis di mana dari 26 negara, hanya 4 negara yang rakyatnya masih percaya terhadap media massa, yakni China (76 persen), Indonesia (70 persen), India (64 persen), dan Uni Emirat Arab (60 persen).

"Rakyat di negara-negara besar justru tak menaruh kepercayaan tinggi terhadap media massa. Misalnya Rusia (26 persen), Turki (27 persen), Jepang (35 persen, Inggirs (37 persen), maupun Amerika Serikat (48 persen)," jelas Bamsoet.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menyoroti masih rendahnya Indeks Kebebasan Pers Indonesia. Sebagaimana dirilis Reporters Without Borders, organisasi internasional yang melakukan penelitian mengenai kebebasan pers dunia, dalam laporan 2019 World Press Freedom Index yang menempatkan Indonesia di posisi 124 dari 180 negara.

"Kondisi jurnalistik kita saat ini cenderung terus membaik. Pers bebas mengabarkan apa pun tanpa takut menghadapi tekanan kekuasaan. Informasi apa pun bisa didapat dengan mudah karena setiap orang bebas menyuarakan tentang apa pun. Memang masih ada beberapa hal yang perlu disempurnakan, yang menjadi tugas kita bersama," pungkas Bamsoet.

Beberapa hal akan dilakukan dalam pemberian stimulus kepada industri pers dalam menghadapi pandemik Covid-19, antara lain menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi kertas koran, penundaan atau penangguhan beban listrik, keringanan cicilan pajak korporasi menjadi 50 persen, membebaskan pajak penghasilan (PPh) karyawan hingga mengalihkan anggaran belanja iklan layanan masyarakat kementerian dan lembaga negara kepada media lokal.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah pengurus JMSI turut hadir, di antaranya Ketua Umum Teguh Santosa, Bendahara Dede Zaki Mubarok, Sekretaris Bidang Kerjasama Antar Lembaga Yayan Sopyani, Anggota Bidang Hukum dan Advokasi Ahmad Hardi Firman, dan Ketua JMSI DKI Jakarta Darmawan Sepriyossa, serta sekretaris JMSI Jakarta, Khalid Zabidi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya