Demokrat: RUU Ciptaker Jangan Abaikan Rakyat Semata-mata Untuk Kepentingan Segelintir Orang

Pembahasan omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang tengah dilakukan DPR harus mengakomodir masukan masyarakat.

Hal itu penting lantaran dalam perjalanannya, RUU sapu jagad tersebut banyak menimbulkan pro dan kontra sejak mencuat ke publik.

"Pemerintah dan DPR tidak boleh abai dengan aspirasi masyarakat, tidak boleh meninggalkan partisipasi publik," tegas anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat, Didik Mukriyanto saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Selasa (28/7).

Terlebih, pemangku kepentingan juga tak bolah lupa bahwa pembuatan UU tumpuan utamanya adalah kepentingan rakyat dan melindungi hak-hak masyarakat.

"Bukan sebaliknya, untuk keuntungan segelitir atau sekelompok orang," imbuhnya.

Sejatinya, ia memahami penolakan masyarakat antara lain karena RUU Ciptaker dinilai inkonstitusional, karena memberikan kewenangan kepada presiden yang nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945.

Pemerintah juga dinilai kurang transparan dan tidak memberikan ruang yang cukup bagi partisipasi publik, khususnya dalam penyusunan naskah akademik dan RUU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 UU 12/2011.

"RUU Ciptaker dianggap sangat Pragmatis. Kenapa? Konsekuensi logis dari metode omnibus law dalam RUU Ciptaker ini telah menimbulkan pergeseran paradigma dan politik hukum dari berbagai UU, karena di berbagai politik hukum yang berbeda-beda disatukan menjadi satu politik hukum tentang investasi, perizinan, dan iklim usaha," tuturnya.

Kemudian, karena tidak transapran dan kurang melibatkan partisipasi publik dalam penyusunan naskah akademik, terkesan pembahasan dan kebutuhannya terburu-buru.

"Saya kawatir ada banyak penumpang gelapnya," kata Didik Mukriyanto.

"Hati-hati! UU yang dibahas secara tidak terbuka, terkesan tertutup dan diburu-buru waktu bisa melahirkan UU yang tidak pro kepentingan rakyat dan berakhir kepada penolakan," tandasnya.