Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 ini diprediksi seret karena masih mewabahnya virus corona baru (Covid-19). Untuk itu, para menteri diminta untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) tahun 2021 dengan matang.
Permintaan itu disampaikan langsung Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas virtual bertajuk “Rancangan Postur APBN Tahun 2021â€, di Istana Bogor, Selasa (28/7).
"Kita tahu APBN hanya berkontribusi kurang lebih 14,5 (persen) pada PDB (produk domestik bruto) negara kita. Oleh sebab itu, dalam situasi krisis seperti ini belanja pemerintah menjadi instrumen utama untuk daya ungkit," ungkap Jokowi
Belanja-belanja negara dan pemerintahan di dalam RAPBN 2021, diharapkan Jokowi bisa diprioritaskan untuk sektor swasta dan UMKM agar roda perekonomian bisa pulih kembali.
"Mesin penggerak ekonomi ini (sektor swasta dan UMKM harus diungkit dari APBN kita yang terarah yang tepat sasaran," sambungnya.
Lebih lanjut, mantan walikota Solo ini juga berharap ke jajarannya untuk tidak melupakan agenda-agenda besar negara dalam konteks pemulihan ekonomi akibat corona sekarang ini. Yaitu untuk bergerak cepat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (
middle income trap).
"Saya ingin menekankan lagi, meskipun kita menghadapi situasi sulit, kita juga tidak boleh melupakan agenda-agenda besar, agenda-agenda staregis besar bangsa kita terutama dalam langkah-langkah untuk bisa keluar dari
middle income trap,†tuturnya.
Menurutnya, sejak 1 juli 2020 Indonesia telah berhasil meraih predikat pada
upper middle income country.
“Namun kita tahu tantangan untuk keluar dari middle income trap masih besar dan panjang," demikian Joko Widodo menambahkan.
