Kebijakan POP Dianggap Hanya Bikin Gaduh, Politikus Gerindra: Nadiem Makarim Dan Pejabat Kemdikbud Harus Dievaluasi

Mundurnya sejumlah organisasi dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) terus menuai reaksi. Tidak sedikit pihak yang menilai POP Kemdikbud hanya membuat gaduh di tengah kondisi masyarakat yang masih dilanda pandemik Covid-19.  

Demikian disampaikan anggota Komisi X DPR fraksi Gerindra, Ali Zamroni, melalui keterangannya, Selasa (28/7).  

"Cukup ironi, saat ini ada tiga organisasi besar yang telah menyatakan mengundurkan diri dari program organisasi penggerak yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan PGRI," kata Ali Zamroni.

Padahal, kata Ali, ketiga organisasi tersebut telah berkontribusi besar dalam membangun pendidikan di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan.

Dia juga menyebut Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation masuk kategori konflik kepentingan karena ada dalam Kategori Gajah yang nantinya mendapatkan dana Rp 20 miliar di POP Kemendikbud.

Dugaan ada 'permainan' dalam program ini pun mencuat ketika diketahui Dirjen GTK Kemdikbud, Iwan Syahrir, yang menandatanggani SK penetapan organisasi penggerak merupakan mantan Dekan di Universitas Sampoerna.

"Menteri Nadiem dan para pejabat di lingkungan Kemdikbud harus dievaluasi karena pendidikan itu harus bebas dari segala kepentingan. Jangan sampai ada titipan dan ditunggangi oleh kepentingan pribadi atau golongan," demikian Ali Zamroni.