Kenya Perpanjang Aturan Jam Malam Hingga 30 Hari, Presiden Kenyatta: Kita Sedang Berperang Melawan Musuh Yang Tak terlihat

Akibat lonjakan kasus Covid-19 yang meningkat, Presiden Kenya Uhuru Kenyatta memutuskan untuk memperpanjang aturan jam malam selama 30 hari ke depan dan melarang penjualan alkohol di restoran. Namun demikian negara itu akan berhenti melakukan kuncian penuh.

Sejauh ini Kenya telah melaporkan 17.975 kasus infeksi virus corona dengan 285 kematian karena Covid-19. Kementerian kesehatan mengatakan pada hari Minggu bahwa mereka telah melaporkan 960 kasus lagi, lompatan harian terbesar sejak kasus pertama dikonfirmasi pada bulan Maret lalu.

“Kenyataan pahit teman-teman saya adalah bahwa kita sedang berperang. Berperang dengan musuh yang tak terlihat yang tanpa henti,” kata Kenyatta, seperti dikutip dari Reuters, senin (27/7).

Kenyatta mengatakan pemerintah juga telah mempersingkat waktu operasi restoran hingga satu jamlebih cepat  dan memerintahkan bar untuk tetap tutup untuk batas waktu yang tidak ditentukan.

“Kami tidak bisa memiliki polisi di setiap jalan dan di setiap desa untuk menegakkan aturan. Kita perlu, sebagai warga negara, untuk membuat diri kita dan satu sama lain bertanggung jawab,” katanya.

Wabah Covid-19 telah mencekik ekonomi Kenya, kementerian keuangan memproyeksikan pertumbuhan akan melambat menjadi 2,5 persen tahun ini jauh lebih rendah dari pertumbuhan tahun lalu yang menyentuh angka 5,4 persen.

Kenyatta mengatakan bahwa di antara langkah-langkah lain, kementerian kesehatan akan berwenang untuk mengubah fasilitas pemerintah seperti sekolah dan fasilitas olahraga menjadi pusat karantina dan isolasi jika diperlukan.

Dia meminta polisi untuk menegakkan aturan jam malam terlepas dari siapa saja yangkedapatan melanggar aturan tersebut.

Pekan lalu, ketua komite senat yang yang sekaligus menjadi anggota gugus covid-19 negara itu  berhenti dari jabatannya setelah tertangkap basah melanggar jam malam untuk menikmati minuman bersama rekan-rekannya di bar Nairobi. Pejabat nakal itu kemudian didakwa dan didenda.

“Semua tindakan akan diterapkan pada semua warga negara tanpa memandang status sosial atau politik mereka,” tegas Kenyatta.