Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad/Net
Kebijakan Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud diminta segera dievaluasi secara cepat dan serius seiring banyaknya sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang menyatakan mundur dari program tersebut.
Mundurnya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) hingga PGRI mengindikasikan ada persoalan serius yang harus segera diatasi.
Begitu ditegaskan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/7).
"Menurut saya Kemendikbud harus melakukan respon cepat dan mengevaluasi program tersebut. Karena kalau organisasi penggerak itu mundur berarti ada persoalan yang cukup serius di situ," tegasnya.
Sufmi Dasco menegaskan, pimpinan DPR RI meminta Kemendikbud untuk mengkaji secara terbuka terlebih dahulu sebelum program-programnya akan dijadikan kebijakan. Hal ini agar tidak menimbulkan kegaduhan yang mengakibatkan program tersebut negatif.
"Nah kami minta untuk program-program seperti itu sebaiknya dalam perencanaan dan pelaksanaan itu dilakukan secara terbuka. Supaya tidak menimbulkan hal-hal yang negatif terhadap program tersebut," tegasnya.
Terlebih, sambung Dasco, pada saat pandemik Covid-19 ini Kemendikbud justru menghadapi dampak yang cukup besar. Meskipun, anggaran untuk menanggulangi pendidikan cukup besar dialokasikan.
"Oleh karena itu, saya meminta Kemendikbud agar membuat program-program dengan alokasi anggaran yang besar itu dengan efektif," tegasnya.
"Contohnya, sinergikan Kemendikbud dengan Kominfo untuk kuota terhadap anak-anak di seluruh Indonesia yang saat ini kesulitan untuk melakukan belajar dengan memakai fasilitas internet," demikian wakil ketua umum Partai Gerindra ini.
