Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin/Net
Peristiwa Kudatuli (Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli 1996) atau disebut juga peristiwa Sabtu Kelabu 1996, menjadi catatan sejarah tersendiri bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Diketahui, pada 27 Juli 1996 kantor PDIP yang dipimpin Megawati Soekarnoputri mendapat serangan hingga terjadi huru-hara di sekitaran Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Pemerintah Orde Baru yang dipimpin Soeharto menuduh Partai Rakyat Demokratik (PRD) menjadi dalang peristiwa berdarah yang menewaskan kader PDIP tersebut.
Peristiwa yang genap 24 tahun pada hari ini, Senin (27/7), sedianya menjadi refleksi PDIP dalam konteks kekinian. Pasalnya, ketika dahulu PDIP direpresi oleh rezim otoriter, kini PDIP menjadi partai penguasa.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, refleksi Kudatuli mestinya menjadi pengingat PDIP agar tidak menindas, seperti yang dilakukan Orba yang kala itu merepresi rakyat saat masih berkuasa.
"Refleksinya PDIP harus menjadi partai yang mengayomi rakyat. Tak menindas ketika sedang berkuasa. Dan tak sombong ketika sudah menang," kata Ujang Komarudin kepada
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (27/7).
Sebab, ditambahkan pengamat politik jebolan Universitas Indonesia (UI) ini, pekerjaan rumah (PR) PDIP yang saat ini menjadi partai penguasa bukan lagi menyoal perlawanan. Namun, bagaimana menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia melalui tampuk kekuasaannya tersebut.
"Sekarang, karena PDIP sedang berkuasa. Bukan lagi perlawanan yang dilakukan. Tapi bagaimana sebagai partai berkuasa bisa membawa kesejahteran bagi rakyat. Karena percuma jika berkuasa dan punya kekuasaan tapi tak bisa mensejahterakan rakyat," demikian Ujang Komarudin.
Sekadar informasi, peristiwa Kudatuli atau disebut peristiwa Sabtu Kelabu 1996 oleh Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto dijadikan dalil untuk memburu para aktivis prodemokrasi. Tidak sedikit para aktivis ini yang kemudian dikriminalisasi atau "disiksa" hingga berujung di balik jeruji besi.
Salah satu aktivis yang dipenjara oleh Orba kala itu adalah aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD), Budiman Sudjatmiko, yang kini menjadi politikus PDIP. Dia dipenjara selama 13 tahun. Lantaran PRD dituduh pemerintahan Orba menjadi dalang peristiwa Kudatuli.
