Berita

Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas/Net

Dunia

Selama Konflik Krimea Belum Usai, Jerman Ogah Terima Rusia Di G7

SENIN, 27 JULI 2020 | 08:11 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Amerika Serikat (AS), di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, tengah berusaha keras mengembalikan Rusia dalam kelompok ekonomi paling maju, G7. Namun, upaya tersebut ditolak Jerman.

Dalam wawancara dengan surat kabar Rheinische Post yang diterbitkan pada Senin (27/7), Menteri Luar Negeri Heiko Maas mengatakan Jerman telah menolak proposal Trump untuk mengundang kembali Presiden Rusia, Vladimir Putin ke dalam kelompok G7.

Maas menjelaskan, ia tidak melihat adanya peluang memasukkan Rusia kembali selama tidak ada kemajuan yang berarti dalam penyelesaian konflik di Krimea dan juga di Ukraina Timur, melansir Reuters.


Rusia, kata Maas, baru bisa menjalankan perannya menjadi bagian dari G7 jika terlebih dulu berkontribusi dalam perdamaian konflik Ukraina. Selain Ukraina, menurutnya, posisi Rusia di banyak "daerah" cukup sulit.

"Tetapi kita juga tahu bahwa kita membutuhkan Rusia untuk menyelesaikan konflik seperti di Suriah, Libya, dan Ukraina. Itu tidak akan berhasil melawan Rusia, tetapi hanya dengan Rusia," jelasnya.

"Rusia harus membuat kontribusinya, yang sangat lambat di Ukraina," sambungnya.

Jerman yang mengambil alih kepresidenan Uni Eropa pada 1 Juli selama setengah tahun telah mengambil peran sebagai penengah dalam konflik di Libya dan Ukraina.

"G7 dan G20 adalah dua format terkoordinasi yang masuk akal. Kami tidak membutuhkan G11 atau G12 lagi," sindir Maas, merujuk pada keinginan Trump yang bukan hanya ingin mengundang Rusia, namun juga beberapa negara lain.

Rusia sendiri dikeluarkan dari G7 pada 2014, setelah melakukan aneksasi atas wilayah Krimea. Meski begitu, Rusia masih termasuk dalam kelompok ekonomi G20.

G7 sendiri saat ini terdiri dari AS, Italia, Jepang, Jerman, Inggris, Kanada, dan Prancis.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya