Berita

Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas/Net

Dunia

Selama Konflik Krimea Belum Usai, Jerman Ogah Terima Rusia Di G7

SENIN, 27 JULI 2020 | 08:11 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Amerika Serikat (AS), di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, tengah berusaha keras mengembalikan Rusia dalam kelompok ekonomi paling maju, G7. Namun, upaya tersebut ditolak Jerman.

Dalam wawancara dengan surat kabar Rheinische Post yang diterbitkan pada Senin (27/7), Menteri Luar Negeri Heiko Maas mengatakan Jerman telah menolak proposal Trump untuk mengundang kembali Presiden Rusia, Vladimir Putin ke dalam kelompok G7.

Maas menjelaskan, ia tidak melihat adanya peluang memasukkan Rusia kembali selama tidak ada kemajuan yang berarti dalam penyelesaian konflik di Krimea dan juga di Ukraina Timur, melansir Reuters.


Rusia, kata Maas, baru bisa menjalankan perannya menjadi bagian dari G7 jika terlebih dulu berkontribusi dalam perdamaian konflik Ukraina. Selain Ukraina, menurutnya, posisi Rusia di banyak "daerah" cukup sulit.

"Tetapi kita juga tahu bahwa kita membutuhkan Rusia untuk menyelesaikan konflik seperti di Suriah, Libya, dan Ukraina. Itu tidak akan berhasil melawan Rusia, tetapi hanya dengan Rusia," jelasnya.

"Rusia harus membuat kontribusinya, yang sangat lambat di Ukraina," sambungnya.

Jerman yang mengambil alih kepresidenan Uni Eropa pada 1 Juli selama setengah tahun telah mengambil peran sebagai penengah dalam konflik di Libya dan Ukraina.

"G7 dan G20 adalah dua format terkoordinasi yang masuk akal. Kami tidak membutuhkan G11 atau G12 lagi," sindir Maas, merujuk pada keinginan Trump yang bukan hanya ingin mengundang Rusia, namun juga beberapa negara lain.

Rusia sendiri dikeluarkan dari G7 pada 2014, setelah melakukan aneksasi atas wilayah Krimea. Meski begitu, Rusia masih termasuk dalam kelompok ekonomi G20.

G7 sendiri saat ini terdiri dari AS, Italia, Jepang, Jerman, Inggris, Kanada, dan Prancis.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Dudung Resmi Jabat Menko Polkam, Geser Djamari Chaniago

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:23

Pelantikan Suyudi Momentum Perkuat Profesionalisme Polri

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:20

Kuseryansyah Perlu Jelaskan Absen di Kejagung Terkait Kasus PT Crowde

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:19

Profil Suyudi Ario Seto, Kapolri Baru Pengganti Listyo Sigit

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:18

Harta Menko PMK Sugiono Tembus Rp13,15 Miliar

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:10

Prabowo Lantik Dua Wamenkeu Baru untuk Bantu Suahasil

Kamis, 01 Oktober 2026 | 16:08

7 Kali Reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran, Ini Daftarnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Inflasi Tahunan September 2026 Capai 3,28 Persen, Ini Biang Keroknya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:55

Utang BLBI Lunas, Hak Tagih Negara Rp 110 Triliun Belum Tuntas

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:50

Pulung Agustanto: Pendidikan dan Dunia Usaha Harus Berjalan Seiring

Kamis, 01 Oktober 2026 | 15:46

Selengkapnya