Golkar Pilih Politik Tanpa Mahar Untuk Pilkada 2020

Politik tanpa mahar menjadi kebijakan yang ditegaskan Partai Golkar dalam menyongsong pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 yang dilangsungkan di sejumlah daerah.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto dalam acara 'Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Rangka Pilkada Serentak 2020' di Hotel Pullman, Jalan S Parman, Jakarta Barat, Minggu (26/7).

"Tadi saya menyampaikan bahwa dalam Pilkada ini Partai Golkar sudah memberikan kebijakan atau policy politik Pilkada tanpa mahar," ujar Airlangga di lokasi.

Saat ini, kata Airlangga, kebijakan tersebut telah masuk dalam tahap pemenangan wilayah masing-masing.

"Oleh karena itu, Partai Golkar memanggil Ketua DPRD dan pimpinan fraksi di Provinsi Jatim, Bali, NTB dan NTT. Mereka ini yang akan menjadi ujung tombak di daerah masing-masing," urainya.

Untuk dapat memenangkan Pilkada 2020 ini, Golkar akan terus melakukan konsolidasi politik yang dibuat menjadi enam gelombang untuk 270 daerah yang bakal mengikuti Pilkada serentak 2020.

Sementara itu, berbeda dengan partai politik lain yang membentuk Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) secara ad hoc, Golkar menegaskan akan menunjuk secara permanen hingga 2024 mendatang.

"Partai Golkar menyiapkan seluruh pemenangan pemilu baik itu badan pemenangan pemilu maupun persiapan saksi sebagai badan yang profesional dan bekerja mulai sekarang sampai ke 2024 nanti dan seluruhnya akan dilakukan pelatihan," tutupnya.