BAMBANG Widjajanto (BW) dalam kapasitas selaku Ketua Komite Pencegahan Korupsi Ibukota dan Bidang Hukum TGUPP, secara sadar atau tidak sadar telah memberikan Pendapat atau Rekomendasi yang kontradiktif dengan kesadarannya tentang keputusan yang telah inkracht dan ada perintah eksekusi.
Menjadi rancu ketika dalam sambungannya, BW menuding akan timbul kerugian uang negara bila dilaksanakan keputusan tersebut. Kasus itu sendiri urusan korporasi Bank DKI dan Pemprov selaku pemegang saham mayoritas.
Padahal pelaksanaan itu justru akan menjadi keuntungan negara atau tepatnya keuntungan Bank DKI dan Pemprov dari beban bertambahnya bunga yang wajib dibayarkan.
Mau diupayakan bagaimana juga, sesungguhnya ini kesempatan "emas" bagi Pemprov dibawah Gubernur Anies untuk berani unjuk keadilan berdasarkan azas kepatuhan Hukum yang dilaksanakan Pemprov dengan penuh kesadaran tinggi.
Daripada dengan nilai ganti rugi yang besarannya bukanlah beban berat bagi tergugat itu semakin mencoreng citra arogansi kekuasaan cq Kepala Daerah dan jajarannya yang sudah terbukti didepan pengadilan itu.
Bambang pun mengakui bahwa keputusan incrah itu adalah sudah tidak dapat diganggu gugat, tetapi dengan berbagai dalih malah berupaya membelokan kewajiban taat putusan Pengadilan menjadi kasus lain seolah amar putusan itu adalah "sampah". Inilah kebiasaan buruk pejabat yang terlalu tinggi hati dan memandang penggugat adalah pihak yang layak dizolimi.
Seandainya kasus ini menimpa kerabat BW mungkin analisanya bisa berupa nasehat yang sangat agung dan mulia kepada Gubernur untuk segera menyelesaikan keputusan yang sudah disepakati bersama itu dan jangan sampai ada sita eksekusi.
Menyedihkan sekali nasib banyak warga yang menemui masalah pemutaran balikan semacam itu. Maka satu-satunya harapan keadilan ditegakan berdasarkan keabsahan totalitas keputusan Pengadilan adalah ditangan dan hati Gubernur, ibarat Raja kepada rakyatnya.
Catatan yang menonjol dari rekomendasi Bambang Widjajanto adalah Gubernur bukannya diberikan saran menyelaraskan keadilan kepada warganya, malah bersiasat lain yang akhirnya akan terkesan mempermainkan Gubernur dibidang kekuatan suatu putusan inkracht yang diakuinya serba salah dan ironisnya justru bukan citra BW yang akan dicatat warga tapi Gubernurnya.
Adian RadiatusPenulis adalah pengamat sosial dan perkotaan.
