Mantan anggota Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP), Bambang 'Beathor' Suryadi/Net
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir berpolitik terkait pemilihan dan pengangkatan direksi dan komisaris di perusahaan pelat merah BUMN.
Demikian disampaikan mantan anggota Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP), Bambang 'Beathor' Suryadi menanggapi kritikan anggota DPR PDI Perjuangan, Adian Napitupulu yang menyebut ribuan direksi dan komisaris BUMN merupakan orang-orang titipan.
Perseteruan Adian dengan Erick terungkap data bahwa ada 7 ribuan jabatan dan komisaris di perusahaan BUMN dan hal ini menjadi rebutan berbagai pihak, diantaranya unsur kementerian, TNI, Polri, relawan dan pihak swasta.
"Dengan peraturan baru (di BUMN) ini, maka semakin jelas bahwa pejabat boleh rangkap jabatan dan mendapatkan rangkap fasilitas yang terukur," ujar Beathor Suryadi, Sabtu (25/7).
Contohnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Hadiyanto, dia memiliki tiga atau empat posisi strategis. Selain menjabat Sekjen Kemenkeu, dia juga Komisaris BRI, dan dua jabatan badan layanan umum yaitu RSCM dan LPDP.
Menurut Beathor Suryadi, sejak pilpres dan pilkada dipilih langsung, maka muncul komunitas relawan sebagai tim kemenangan.
Kemenangan Joko Widodo pada periode pertama 2014, Rini Soemarno (mantan Menteri BUMN) banyak merekrut para relawan sebagai komisaris BUMN. Saat itu sistem politik masih terpisah, maka tampak sekali jasa relawan untuk kemenangan Jokowi.
Beathor Suryadi menduga, adapun periode dua dengan sistem politik dilakukan serentak, sehingga kerja kemenangan oleh relawan, kurang terasa dibanding kader partai pengusung di dapil.
"Mungkin itu sebab kenapa Erick Thohir tidak merekrut mereka menjadi komisaris, padahal Erick adalah Ketua TKN yang paham jumlah relawan yang terdaftar di direktur. Atau Erick sepakat dengan penilaian pengamat bahwa relawan polisi lebih berjasa dalam kemenangan, dan banyak mendapatkan posisi," tutur mantan anggota DPR PDIP ini.
Hemat dia, dalam peraturan baru yang melegalkan rangkap jabatan untuk mengakhiri kegaduhan dalam perebutan komisaris, problemnya Jokowi akan mengizinkan rangkap untuk berapa posisi. Tentu tidak lagi mempersalahkan personil aktif atau pensiunan.
"Diharapkan, dengan rangkap jabatan ini maka terbentuk masyarakat sejahtera yang dapat mewakili jika di survei tingkat kemakmuran ekonomi," demikian Beathor Suryadi.
Adian Napitupulu sebelumnya menyebut, jabatan direksi dan komisaris di semua perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan titipan.
Jumlah "orang titipan" yang disebut Adian itu bahkan tidak tanggung-tanggung, yakni mencapai 6.000 sampai 7.200 orang. Ribuan orang tersebut ditempatkan dari mulai perusahaan induk, anak perusahaan, hingga cucu perusahaan BUMN.
