Menteri Pendidikan Kebudayaan Nadiem Makarim/Net
Kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tidak kunjung menunjukkan kontribusi yang berarti dalam memajukan dunia pendidikan. Bahkan, seperti menciptakan keributan dan kerusuhan di dunia pendidikan blakangan ini.
Kordinator Nasional Komunitas Anak Muhammadiyah (KAM), Amirullah Hidayat mengingatkan Nadiem untuk lebih serius menjadi menteri. Kata dia, mengelola lembaga negara berbeda dengan tata kelola korporasi.
"Nadiem mengelola pendidikan seperti mengelola perusahan online dibuatnya, apakah ini karena latar belakang beliau seorang pengusaha transportasi online yaitu Gojek?" ujar Amirullah kepada wartawan, Jumat (25/7).
Kata Amirullah, jika diperhatikan dengan seksama maka Nadiem Makarim sejak jadi mendikbud tidak menghadirkan satu prestasi yang cukup membanggakan.
"Justru yang terjadi sering kali memunculkan kebijakan kontroversial yang menyebabkan perdebatan publik seperti lolosnya dua yayasan yang terafiliasi ke perusahaan besar yaitu Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation dalam seleksi program organisasi penggerak (POP)," bebernya.
Bahkan, akibat keputusannya itu kemudian Nahdlatul Ulama, MUhammadiyah dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) kompak meninggalkan POP Kemendikbud.
"Kebijakan ini membuat banyak pihak yang tersinggung, seperti Muhammadiyah dan Nadhatul Ulama, yang merasa terhina akibat kebijakan tersebut. Karena Muhamamdiyah dan NU disamakan dengan organisasi pendidikan yang dibiayai CSR perusahaannya sendiri," ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Untuk menghindari kontroversi-kontroversi lain di kemudian hari, Amierullah menilai sudah saatnya Presiden Jokowi mencari figur baru untuk membangun dunia pendidikan nasional.
"Maka kita meminta Presiden Jokowi untuk Mencopot Nadiem Makarim, masih banyak tokoh berlatar belakang pendidikan yang mampu menjadi Mendikbud," tegasnya.
"Sebab kalau Nadiem Makarim dipertahankan, bisa membuat hubungan Presiden dengan ormas keagamaan akan rusak," demikian Amirullah.
