Juliari Batubara dan Achsanul Qosasi/Net
Kementerian Sosial kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Penyerahan predikat WTP untuk laporan keuangan itu disampaikan oleh anggota III BPK RI Achsanul Qosasi kepada Menteri Sosial Juliari P. Batubara, di Gedung Kemensos, Cawang, Jakarta Timur (24/7).
“Saya menyambut baik capaian ini. Di tengah anggaran yang terus meningkat, predikat WTP bisa kita raih dan pertahankan," ujar Juliari Batubara dalam keterangannya.
Opini WTP kali ke empat secara berturut-turut ini, terasa sangat penting bagi Kemensos yang terus meningkat jumlah anggarannya. Terutama, untuk belanja bantuan sosial, bahkan di tahun 2020 anggaran Kemensos paling besar anggarannya dari seluruh kementerian/lembaga.
"Saya kira ini tentu tidak lepas dari kerja sama yang baik, dan komitmen kuat seluruh jajaran Kemensos, khususnya dalam pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Tentu juga capaian ini tidak lepas dari bimibingan Tim Pemeriksa BPK," imbuh politisi PDI Perjuangan ini.
Selain itu, dikatakan Juliari, pemerintah tengah melakukan upaya serius mengatasi dampak Covid-19 dalam implementasi jaring pengaman sosial sebagai bagian percepatan penanganan Covid-19.
Termasuk juga, mempercepat upaya untuk menekan jumlah kemiskinan, melalui program perlindungan sosial yang selama dilaksanakan.
Kedua hal tersebut tercermin dari meningkatnya nilai anggaran yang tahun ini ditambahkan dengan bansos khusus dampak Covid-19, anggaran Kemensos menjadi Rp 124,4 triliun.
“Tantangan pengelolaan anggaran semakin rumit di era pandemik. Dengan anggaran sebesar itu, dibutuhkan ketaatan untuk pembelanjaannya sesuai prinsip tata kelola anggaran yang baik, yang harus cepat dan tepat," katanya.
Opini WTP dari BPK, lanjut Juliari, membuktikan kualitas kinerja Kemensos. Salah satunya, adalah tingkat realisasi belanja tertinggi yang pernah dicapai sebesar 63,42 persen.
Ditambahkan Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras, pengelolaan anggaran tidak hanya harus semakin tertib. Namun juga kinerja belanja harus cepat dan semakin baik,
“Meraih opini WTP dari BPK bisa dipahami sebuah prestasi. Namun ke depan, kami dengan Inspektur Jenderal dan jajaran unit kerja eselon I Kemensos, tidak hanya ingin menempatkan WTP sebagai prestasi, tetapi juga tradisi,†kata Hartono.
