Berita

Mendikbud Nadiem Makarim dinilai tidak peka dan tidak memahami sejarah ormas dalam mengembangkan pendidikan di tanah air/Net

Politik

Dinilai Anggap Remeh Mundurnya Muhammadiyah Dan NU Dari POP, Nadiem Makarim Harus Dievaluasi

JUMAT, 24 JULI 2020 | 10:30 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wajar apabila ormas besar seperti PP Muhammadiyah dan Nadhlatul Ulama menarik diri dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud.

Hal ini disinyalir akibat lolosnya dua yayasan yang terafiliasi ke perusahaan-perusahaan besar dalam seleksi POP. Bahkan banyak organisasi dan entitas baru yang diloloskan dalam seleksi program tersebut.

Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (24/7).


"Wajar saja jika kemudian Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah dan LP Maarif PBNU mengundurkan diri dari kepesertaan POP. Ini adalah bentuk protes dari kedua organisasi besar dan tertua di Indonesia tersebut," tegas Saleh Daulay.

Plh Ketua fraksi PAN ini menilai Mendikbud Nadiem Makarim tidak peka terhadap persoalan-persoalan seputar pendidikan dewasa ini. Alih-alih mencatatkan prestasi selama memimpin kementerian pendidikan dan kebudayaan, Nadiem justru sering menimbulkan kontroversi, polemik, dan perdebatan.

"Nadiem tidak peka. Tidak memahami sejarah pergerakan ormas di Indonesia secara utuh. Kemendikbud diharapkan tidak menganggap remeh pengunduran diri kedua organisasi besar ini. Mengingat jasa mereka dalam dunia pendidikan itu sudah sangat lama," ucapnya.

"Muhammadiyah itu punya lebih dari 30 ribu unit lembaga pendidikan, dan NU juga punya pesantren yang luar biasa banyak. Jadi, dunia pendidikan itu sudah digeluti sejak lama oleh kedua ormas besar ini," imbuh Saleh Daulay.

Atas dasar itu, fraksi PAN DPR RI mendesak Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi terhadap Nadiem Makarim selaku Mendikbud.

Terlebih, selama menjabat sebagai menteri, belum ada prestasi yang ditorehkan Nadiem. Padahal, kesempatan besar untuk membuktikan kemampuannya justru sangat terbuka lebar di masa pandemik Covid-19 saat ini.

"Fraksi PAN DPR RI mendesak Presiden Jokowi untuk segera melakukan evaluasi terhadap Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan kebudayaan," tegas Saleh Daulay.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya