Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Tidak Bisa Disandingkan Dengan China, India Perlu Kebijakan Luar Negeri Yang Rasional Untuk Ekonominya

KAMIS, 23 JULI 2020 | 09:19 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kekuatan ekonomi China tentu tidak bisa dibandingkan dengan India. Apalagi, selama tiga dekade terakhir, kesenjangan  dalam perkembangan ekonomi India dan China memiliki ‘implikasi’ untuk hubungan bilateral.

Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar mengemukakan pandangannya tentang perbedaan kekuatan antara China dan India itu. Dia mengatakan China harus diberi penghargaan atas pertumbuhannya yang mengesankan dalam beberapa dekade terakhir dengan berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan reformasi yang menyeluruh. Menurutnya, pertumbuhan China jauh lebih cepat daripada India.

Media India, The Hindustan Times, dalam editorial Selasa, menulis tentang pentingnya pengakuan India atas perbedaan kekuasaan. “Pertumbuhan ekonomi adalah kunci kebijakan luar negeri. Perbaiki," tulis media itu dalam kolom editorialnya, dan menyerukan agar India lebih fokus pada ekonomi.
 

 
Pengalaman Tiongkok dalam mengembangkan ekonominya bisa menjadi referensi bagi India. Pada tahun 1988, ketika perdana menteri saat itu Rajiv Gandhi mengunjungi China, ukuran kedua ekonomi kira-kira sama. Lalu mengapa China bisa melompat lebih cepat daripada India?  

Semua karena China gigih memprioritaskan pembangunan ekonominya dan melakukan upaya terus-menerus untuk menciptakan lingkungan eksternal yang damai untuk misi ekonomi, seperti dikutip dari GT, Rabu (22/7). Diplomasi terutama ditujukan untuk melayani pembangunan ekonomi Tiongkok. Bahkan sekarang ketika AS menyerukan kepada seluruh dunia untuk menindak China, China tetap fokus mengelola produk-produknya, meningkatkan ekonomi, dan lebih membuka diri untuk membuat negara lebih sejahtera.  

Untuk menciptakan lingkungan regional yang damai dan stabil yang mendukung pembangunan ekonomi, Tiongkok telah mengikuti kebijakan persahabatan dan kemitraan, memperkuat hubungan bertetangga yang baik dan kerja sama praktis dengan negara-negara tetangga.

China memilih mengambil perbedaan perbedaan itu dan mencari pengembangannya bersama-sama untuk menyelesaikan sengketa teritorial dengan negara-negara terkait. Media GT menulis, kebijakan luar negeri China tidak hanya melayani perkembangan ekonomi domestiknya, tetapi juga menguntungkan negara-negara tetangganya.

Sementara, kebijakan luar negeri India sering dibajak oleh nasionalisme di dalam negerinya sendiri.

“Kita telah melihat bayang-bayang semangat nasionalis India di hampir setiap perbatasan China-India. Ketika pemerintah India dihadapkan dengan tantangan berduri di dalam negeri yang sulit untuk diselesaikan, ia cenderung mengalihkan perhatian publik dengan menciptakan masalah dengan negara-negara tetangga,” tulis media GT.  

Kunci untuk memecahkan masalah domestik adalah pertumbuhan ekonomi, yang membutuhkan lingkungan eksternal yang stabil. India telah memicu konflik perbatasan dengan China beberapa kali. Bagi orang-orang China, itu adalah langkah diplomatik yang tidak masuk akal yang gagal melayani kepentingan India.

Pengalaman Tiongkok selama beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa selama sebuah negara menuntut diplomasi damai dan melakukan upaya diplomatik untuk melayani pembangunan ekonomi, maka ekonomi mereka akan berkembang dan makmur.

Sebenarnya, di tengah tugas berat dalam meningkatkan ekonominya, India memiliki potensi ekonomi yang besar. Diharapkan India dapat mengambil kebijakan luar negeri yang lebih rasional untuk melayani perkembangan ekonominya. Perkembangan India juga akan kondusif bagi Asia Selatan dan wilayah yang lebih luas.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya