Berita

Hasyim Muzadi/Net

Politik

Ceramah Almarhum Hasyim Muzadi: Jual Beli Undang-undang Jadi Sebab Rakyat Miskin

RABU, 22 JULI 2020 | 22:47 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Jagad dunia maya Twitter kembali diramaikan dengan viralnya video ceramah mantan Ketua Umum Nahdlatul Ulama, almarhum KH Hasyim Muzadi yang disampaikan pada tahun 2012 silam.

Ceramah ulama kenamaan NU ini diposting akun @jamilahmuhammaO pada Rabu (22/7), dan telah dilihat oleh lebih 2.400 pengguna Twitter.

Dalam video tersebut, mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2015-2017 itu menyinggung perihal pembentukan undang-undang yang berimbas terhadap kemiskinan rakyat Indonesia.

Ia menjelaskan, kemiskinan akan terus berproses karena UU diperjualbelikan oleh oknum tak bertanggung jawab dengan tujuan mengambil keuntungan pribadi.

"Jadi di Indonesia ini bukan hanya ada kemiskinan, tapi proses kemiskinan melalui bocornya simpul di UUD. Ini nanti dibuatlah undang-undang, maka aset-aset itu menjadi dijual semua," ujar Hasyim Muzadi dalam video tersebut.

Pada saat Hasyim Muzadi menyampaikan ceramahnya itu, sepertinya kondisi rakyat juga sedang sulit. Pasalnya, ia memberikan contoh nyata terkait kemiskinan yang dirasakan masyarakat atas praktek jual beli undang-undang kala itu.

"Kita terasa kan, pekerjaan sulit begini. Tapi kita enggak tahu kenapa ini begini. Kadang-kadang ada pemuda penampilan meyakinkan, tapi rokok tetap eceran. Hapenya (handphone) tiga tapi pulsa enggak ada. Jadi gaya-gaya tok! Kenapa? Pekerjaan tidak ada," ungkapnya kala itu.

Bahkan, Hasyim Muzadi menyebutkan bahwa pekerja outsourcing cukup banyak jumlahnya. Ditambah lagi dengan angka pengangguran yang luar biasa dan perputaran ekonomi yang hanya bergerak disegelintir kalangan.

"Ekonomi ini menyentral, sehingga dikuasai oleh ekonomi kuat Indonesia, ekonomi kuat asing," paparnya.

Dalam proses memiskinkan rakyat dan negara lewat jual beli undang-undang, menurutnya, itu tidak terlepas dari paradigma politik liberal yang sudah meracuni para politisi yang ada di Indonesia.

"Politik ini diliberalkan begitu rupa. Sehingga pemimpin ini enggak sambung lagi dengan rakyat," ucapnya.

Sehingga, jikalau proses pemiliham umum dilakukan secara demokratis, alias terbuka dengan keterlibatan masyarakat di dalam prosesnya, maka bukan tidak mungkin sosok politisi yang terpilih akan lupa dengan rakyat.

"Sehingga kalau sampean milih itu enggak bisa nitip apa-apa kepada yang dipilih. Yang dipilih pun juga enggak pernah ingat siapa yang milih. Maka banyak undang-undang yang dijual, harganya segini, segini," bebernya.

Hasyim Muzadi pun menyampaikan alasannya, mengapa membawakan materi ceramah yang menyinggung perihal jual beli undang-undang dan dampaknya terhadap kemiskinan masyarakat.

Ia pun berujar, Indonesia sebagai negara yang melingkupi semua elemen masyarakat tanpa memandang suku, ras, agama dan tingkatan sosial, seharusnya menjadi tempat berlindung manusia.

"Kenapa saya ngomong ini? Karena ini tempat (Indonesia) adalah tempat untuk berlindung umat ini semua. Lah kalau undang-undang di sini jebol, jebol, jebol, setiap hari? Kita ini kan seperti menahan banjir tapi di hilir, sementara hulunya terus ngirim banjir," tuturnya.

Oleh karena itu Hasyim Muzadi memandang, puluhan undang-undang yang saat ada dimasa ia berceramah diperjual belikan pemerintah adalah bentuk pendzoliman kepada masyarakat.

Terlebih, hal itu menjadi gambaran pahit dari sistem demokrasi Indonesia, yang mana setiap rakyat menitipkan dirinya kepada partai-partai politik lewat proses pemilu 5 tahunan, tapi tidak merasakan kesejahteraan.  

"Ada 21 undang-undang yang menjual Indonesia ke asing. Undang-undang tambang, tanah, air, undang-undang tentang penyewaan lahan. Dan partai-partai itu sekarang kenapa begitu transaksional? Begitu semuanya harus dihitung dengan uang?" sebutnya.

"Yang menyangkut masalah kesejahteraan umat, ketidakadilan dan lain sebaginya itu juga (seharusnya) bicara," harap Hasyim Muzadi.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Samsudin Pembuat Konten Tukar Pasangan Segera Disidang

Kamis, 02 Mei 2024 | 01:57

Tutup Penjaringan Cakada Lamteng, PAN Dapatkan 4 Nama

Kamis, 02 Mei 2024 | 01:45

Gerindra Aceh Optimistis Menangkan Pilkada 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 01:18

Peringatan Hari Buruh Cuma Euforia Tanpa Refleksi

Kamis, 02 Mei 2024 | 00:55

May Day di Jatim Berjalan Aman dan Kondusif, Kapolda: Alhamdulillah

Kamis, 02 Mei 2024 | 00:15

Cak Imin Sebut Negara Bisa Kolaps Kalau Tak Ada Perubahan Skenario Kerja

Rabu, 01 Mei 2024 | 23:39

Kuliah Tamu di LSE, Airlangga: Kami On Track Menuju Indonesia Emas 2045

Rabu, 01 Mei 2024 | 23:16

TKN Fanta Minta Prabowo-Gibran Tetap Gandeng Generasi Muda

Rabu, 01 Mei 2024 | 22:41

Ratusan Pelaku UMKM Diajari Akselerasi Pasar Wirausaha

Rabu, 01 Mei 2024 | 22:36

Pilgub Jakarta Bisa Bikin PDIP Pusing

Rabu, 01 Mei 2024 | 22:22

Selengkapnya