Terungkap, Tujuan Menlu Pompeo Ke Inggris Adalah Bentuk Aliansi Global Lawan China

Kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo ke Inggris tampaknya memiliki misi yang sangat penting. Misi tersebut adalah untuk membangun koalisi global melawan China.

Dalam sebuah konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, pada Selasa (21/7), Pompeo mengatakan, China adalah agresor. Lantaran telah membuat klaim maritim yang ilegal, menindas negara-negara Himalaya, menutupi wabah Covid-19 dan mengeksploitasinya untuk memajukan kepentingannya sendiri dengan cara yang memalukan.

"Kami berharap dapat membangun koalisi yang memahami ancaman dan akan bekerja secara kolektif untuk meyakinkan Partai Komunis China bahwa bukan kepentingan terbaik mereka untuk terlibat dalam perilaku semacam ini," ujar Pompeo seperti dikutip Reuters.

"Kami ingin melihat setiap negara yang mengerti akan kebebasan dan demokrasi memahami ancaman yang diberikan oleh partai Komunis China kepada mereka," sambungnya.

Selama ini, Presiden Donald Trump telah mengidentifikasi China sebagai saingan utama AS. Trump menuding Presiden Xi Jinping telah mengambil keuntungan dagang dan tidak menyatakan kebenaran mengenai wabah Covid-19.

Dalam kunjungannya ke London, Pompeo juga memuji Perdana Menteri Boris Johnson yang telah mencabut Huawei dari program jaringan 5G Inggris. Menurut Pompeo, itu adalah keputusan yang tepat karena Huawei bisa memberikan data-data di Inggris kepada Partai Komunis China.

Inggris sendiri beberapa waktu terakhir mulai bersitegang dengan China, khususnya dalam hal persoalan Hong Kong.

Selain itu, kunjungan Pompeo ke Inggris juga menunjukkan arah London setelah Brexit. Di mana keduanya tengah dalam pembicaraan terkait kesepakatan dagang.

"Putaran ketiga (negosiasi) dijadwalkan akhir bulan ini, fokus utama bagi Amerika Serikat adalah untuk melihat bahwa kita dapat membuat kemajuan dalam hal ini dan membawa ini ke penutupan secepat mungkin," ujar Pompeo.

Selain bertemu dengan Johnson dan Raab, Pompeo juga dijadwalkan untuk bertemu dengan aktivis pro-demokrasi Hong Kong, Nathan Law dan Gubernur Inggris terakhir untuk Hong Kong, Chris Patten.