Berita

Kandidat Calon Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka/Net

Politik

Ossy Dermawan: Kita Hargai Hak Gibran, Tapi Ada Masalah Etika Karena Ayahnya Masih Presiden

SENIN, 20 JULI 2020 | 08:27 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Perdebatan mengenai pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Solo terus menyedot perhatian publik.

Masalah netralitas hingga dinasti politik dipergunjingkan masyarkat seiring pemberian rekomendasi PDI Perjuangan pada Gibran.

Dewan Pakar PKPI Teddy Gusnaidi langsung memberi pembelaan. Tegas dia menyebut bahwa apa yang dilakukan Gibran bukan dinasti politik. Ini lantaran ayah Jan Ethes itu tidak melanggar aturan apapun di negeri ini.


Prosesnya, sambung Teddy, juga tidak masuk kategori dinasti politik.

“Dinasti politik itu seperti kerajaan inggris, turun temurun memiliki kekuasaan tanpa ada pemilihan. Charles bisa jadi pangeran Inggris tanpa pemilihan. Gibran tidak akan bisa menjadi kepala daerah jika dia tidak mengikuti pemilihan dan tidak dipilih rakyat,” urainya dalam akun Twitter pribadinya beberapa waktu lalu.

Kepala Badan Komunikasi dan Strategi DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan buru-buru menyambar pernyataan ini. Dia menilai apa yang disampaikan Teddy sangat bagus.

“Narasi dari pendukung Jokowi. Pemilihan katanya bagus. Logikanya juga relatif benar,” ujarnya dalam akun Twitter pribadi, Senin (20/7).

Hanya saja, dia melihat ada standar ganda dalam pernyataan itu. Sebab, pernyataan tersebut seolah hanya ditujukan pada anak dan keluarga Presiden Joko Widodo. Sementara di satu sisi, tidak berlaku bagi anak dan keluarga Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Padahal perbedaan mendasar adalah anak SBY maju pilkada saat SBY tak lagi berkuasa,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa pihaknya menghargai keputusan Gibran maju sebagai calon kepala daerah. Secara hukum, langkah Gibran dibenarkan, tapi ada masalah etika yang kurang tepat.

“Scr legal, ini dibenarkan. Namun ini terkait juga dengan “etika” karena ayahnya jabat presiden. Ini yang masih “dispute”. Wajar ada yang berpendapat akan terjadi conflict of interest. Biarlah rakyat yang menilai karena etika bisa dimaknai berbeda-beda,” tutupnya.

Populer

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

UPDATE

Pernah Puji LSP Kapolri Terbaik, Habiburokhman Ungkap Istilah ‘Perkalian Nol’

Minggu, 08 November 2026 | 04:30

Penahanan LSP Jadi Pukulan Berat bagi Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 04:18

Pengamat Puji Ketenangan Jokowi saat Tunjukkan Ijazah di Persidangan

Minggu, 08 November 2026 | 04:00

Ziarah ke Makam Bung Karno, Sekjen PDIP: Kekuasaan itu untuk Rakyat

Minggu, 08 November 2026 | 03:32

Penyadapan Prabowo Mustahil Bukan untuk Tujuan Makar

Minggu, 08 November 2026 | 03:19

Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Sarana Tinju di Kampung Melayu

Minggu, 08 November 2026 | 03:00

Wapres Gibran Tidak Lagi Memiliki Legitimasi sebagai Pemimpin

Minggu, 08 November 2026 | 02:32

Ada Aroma Kuat Makar di Balik Penyadapan terhadap Prabowo

Minggu, 08 November 2026 | 02:22

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Wapres Gibran Wajib Menghormati Putusan MA

Minggu, 08 November 2026 | 01:43

Selengkapnya