Berita

Presiden Rusia, Vladimir Putin; Presiden China, Xi Jinping; dan Presiden Iran, Hassan Rouhani/Net

Dunia

Soal JCPOA, Iran Apresiasi Rusia-China, Tekan Negara Eropa

KAMIS, 16 JULI 2020 | 13:59 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Iran menyampaikan apresiasinya kepada China dan Rusia yang telah memveto usulan Amerika Serikat (AS) untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Teheran.

Hal tersebut disampaikan oleh Kedutaan Besar Iran di Jakarta melalui keterangan tertulis terkait peringatan lima tahun Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang diterima redaksi pada Kamis (16/7).

Kedutaan mengatakaan, posisi Rusia dan China sangat diperlukan sebagai landasan implementasi penuh JCPOA yang telah disepakati oleh Iran, AS, Inggris, Rusia, Prancis, dan Jerman pada 14 Juli 2015 di Wina.


"Republik Islam Iran menghargai Republik Rakyat China dan Federasi Rusia atas tindakan dan posisi konstruktif mereka yang dilakukan dengan itikad baik, di Dewan Keamanan, Dewan Gubernur, dan Komisi Gabungan," tulis kedutaan.

Bulan lalu, AS telah mengajukan draft resolusi terkait perpanjangan embargo senjata Iran yang pada Oktober 2020 akan berakhir.

Sementara menyampaikan apresiasi kepada China dan Rusia, Iran justru mendesak agar E3 atau Jerman, Prancis, dan Inggris untuk segera mengimplementasikan JCPOA sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231.

Menurut kedutaan, JCPOA dibentuk untuk upaya timbal balik. Di mana Iran mengurangi pengembangan nuklir, sementara negara anggota lain membantu Teheran meningkatkan ekonomi.

Walaupun AS sudah tidak lagi bergabung dalam JCPOA, negara-negara anggota lain harus tetap mengimplementasikan hak dan kewajiban mereka berdasarkan perjanjian tersebut. Namun, jika para negara anggota tidak segera melakukannya, Iran akan mengambil tindakan yang tegas, kata kedutaan.

"Republik Islam Iran bertekad untuk mengambil tindakan tegas terhadap segala tindakan yang dilebih-lebihkan dan tidak bertanggung jawab, dan sangat mendesak E3 untuk mematuhi komitmen mereka, dan untuk melestarikan dan sepenuhnya mengimplementasikan Dewan Keamanan PBB alih-alih bergerak ke arah kebijakan tekanan maksimum AS," pungkas kedutaan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

IJTI: Buku Saku 0 Persen Rujukan Penting Pers dan Publik

Sabtu, 11 April 2026 | 18:18

Prabowo Minta Maaf Belum Bawa Pencak Silat ke Olimpiade

Sabtu, 11 April 2026 | 17:50

Aktivis Tegas Lawan Pengkhianat Konstitusi

Sabtu, 11 April 2026 | 17:27

OTT KPK Tangkap 18 Orang, Bupati Tulungagung Digulung

Sabtu, 11 April 2026 | 16:19

Ingatkan JK, Banggar DPR: Kenaikan Harga BBM Bisa Turunkan Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 11 April 2026 | 16:14

Wamen Ossy: Satgas PKH Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

Sabtu, 11 April 2026 | 15:54

Jawab Tren, TV Estetik dengan Teknologi Flagship Diluncurkan

Sabtu, 11 April 2026 | 15:21

KNPI Soroti Gerakan Pemakzulan: Sebut Capaian Pemerintahan Prabowo Sangat Nyata

Sabtu, 11 April 2026 | 14:54

Setelah 34 Tahun, Prabowo Pamit dari Kursi Ketum IPSI di Munas XVI

Sabtu, 11 April 2026 | 14:47

Hadiri Munas IPSI, Prabowo Ungkap Jejak Keluarga dalam Dunia Pencak Silat

Sabtu, 11 April 2026 | 14:28

Selengkapnya