Berita

Presiden Rusia, Vladimir Putin; Presiden China, Xi Jinping; dan Presiden Iran, Hassan Rouhani/Net

Dunia

Soal JCPOA, Iran Apresiasi Rusia-China, Tekan Negara Eropa

KAMIS, 16 JULI 2020 | 13:59 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Iran menyampaikan apresiasinya kepada China dan Rusia yang telah memveto usulan Amerika Serikat (AS) untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Teheran.

Hal tersebut disampaikan oleh Kedutaan Besar Iran di Jakarta melalui keterangan tertulis terkait peringatan lima tahun Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang diterima redaksi pada Kamis (16/7).

Kedutaan mengatakaan, posisi Rusia dan China sangat diperlukan sebagai landasan implementasi penuh JCPOA yang telah disepakati oleh Iran, AS, Inggris, Rusia, Prancis, dan Jerman pada 14 Juli 2015 di Wina.


"Republik Islam Iran menghargai Republik Rakyat China dan Federasi Rusia atas tindakan dan posisi konstruktif mereka yang dilakukan dengan itikad baik, di Dewan Keamanan, Dewan Gubernur, dan Komisi Gabungan," tulis kedutaan.

Bulan lalu, AS telah mengajukan draft resolusi terkait perpanjangan embargo senjata Iran yang pada Oktober 2020 akan berakhir.

Sementara menyampaikan apresiasi kepada China dan Rusia, Iran justru mendesak agar E3 atau Jerman, Prancis, dan Inggris untuk segera mengimplementasikan JCPOA sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231.

Menurut kedutaan, JCPOA dibentuk untuk upaya timbal balik. Di mana Iran mengurangi pengembangan nuklir, sementara negara anggota lain membantu Teheran meningkatkan ekonomi.

Walaupun AS sudah tidak lagi bergabung dalam JCPOA, negara-negara anggota lain harus tetap mengimplementasikan hak dan kewajiban mereka berdasarkan perjanjian tersebut. Namun, jika para negara anggota tidak segera melakukannya, Iran akan mengambil tindakan yang tegas, kata kedutaan.

"Republik Islam Iran bertekad untuk mengambil tindakan tegas terhadap segala tindakan yang dilebih-lebihkan dan tidak bertanggung jawab, dan sangat mendesak E3 untuk mematuhi komitmen mereka, dan untuk melestarikan dan sepenuhnya mengimplementasikan Dewan Keamanan PBB alih-alih bergerak ke arah kebijakan tekanan maksimum AS," pungkas kedutaan.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya