Berita

Presiden Rusia, Vladimir Putin; Presiden China, Xi Jinping; dan Presiden Iran, Hassan Rouhani/Net

Dunia

Soal JCPOA, Iran Apresiasi Rusia-China, Tekan Negara Eropa

KAMIS, 16 JULI 2020 | 13:59 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Iran menyampaikan apresiasinya kepada China dan Rusia yang telah memveto usulan Amerika Serikat (AS) untuk memperpanjang embargo senjata terhadap Teheran.

Hal tersebut disampaikan oleh Kedutaan Besar Iran di Jakarta melalui keterangan tertulis terkait peringatan lima tahun Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang diterima redaksi pada Kamis (16/7).

Kedutaan mengatakaan, posisi Rusia dan China sangat diperlukan sebagai landasan implementasi penuh JCPOA yang telah disepakati oleh Iran, AS, Inggris, Rusia, Prancis, dan Jerman pada 14 Juli 2015 di Wina.


"Republik Islam Iran menghargai Republik Rakyat China dan Federasi Rusia atas tindakan dan posisi konstruktif mereka yang dilakukan dengan itikad baik, di Dewan Keamanan, Dewan Gubernur, dan Komisi Gabungan," tulis kedutaan.

Bulan lalu, AS telah mengajukan draft resolusi terkait perpanjangan embargo senjata Iran yang pada Oktober 2020 akan berakhir.

Sementara menyampaikan apresiasi kepada China dan Rusia, Iran justru mendesak agar E3 atau Jerman, Prancis, dan Inggris untuk segera mengimplementasikan JCPOA sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231.

Menurut kedutaan, JCPOA dibentuk untuk upaya timbal balik. Di mana Iran mengurangi pengembangan nuklir, sementara negara anggota lain membantu Teheran meningkatkan ekonomi.

Walaupun AS sudah tidak lagi bergabung dalam JCPOA, negara-negara anggota lain harus tetap mengimplementasikan hak dan kewajiban mereka berdasarkan perjanjian tersebut. Namun, jika para negara anggota tidak segera melakukannya, Iran akan mengambil tindakan yang tegas, kata kedutaan.

"Republik Islam Iran bertekad untuk mengambil tindakan tegas terhadap segala tindakan yang dilebih-lebihkan dan tidak bertanggung jawab, dan sangat mendesak E3 untuk mematuhi komitmen mereka, dan untuk melestarikan dan sepenuhnya mengimplementasikan Dewan Keamanan PBB alih-alih bergerak ke arah kebijakan tekanan maksimum AS," pungkas kedutaan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya