Berita

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Kantor MUI Pusat/RMOL

Politik

Hasil Pertemuan Tertutup, Partai Demokrat Dan MUI Sepakat RUU HIP Harus Ditolak

SELASA, 14 JULI 2020 | 17:52 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Setelah hampir kurang lebih dua jam sejak Pukul 14.00 WIB melangsungkan pertemuan tertutup, DPP Partai Demorkat bersama Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) ternyata membahas sejumlah persoalan dinamika kebangsaan.

Secara spesifik, pertemuan itu membahas perkembangan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang belakangan diketahui menuai kontroversi.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, pihaknya sejalan dengan MUI menolak dengan tegas RUU HIP tersebut.


Adanya RUU, kata dia, berpotensi menimbulkan masalah baru karena dianggap memutar balik alur sejarah yang sejatinya sudah selesai.

"Alhamdulillah kami berdua, baik MUI dan Partai Demokrat tegas mengatakan tidak, ataupun menolak RUU HIP. Sekali lagi, (RUU HIP) merupakan side back a historis dan tentunya menimbulkan masalah baru," kata AHY di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (14/7).

Menurut AHY, di tengah bangsa Indonesia mengahadapi pandemik Covid-19 yang belum usai sedianya tidak menjadi urgent lagi pembahasan RUU HIP tersebut. Seharusnya, semua elemen bangsa bersatu melalui pandemik Covid-19 yang tak kunjung usai ini.

"Jangan menghadirkan isu-isu baru yang sebetulnya tidak relevan dan tidak kontekstual terhadap kondisi bangsa hari ini dan perjuangan kita," tegasnya.

Lebih jauh daripada itu, putera sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menyatakan bahwa upaya pihak-pihak yang mencoba memecahbelah persatuan antar sesama anak bangsa tidak semestinya terjadi.

"Membentur benturkan Pancasila dengan islam, kemudian membawahi ideologi yang sebetulnya sudah kita tinggalkan di belakang karena kita tujuan besar bersama. Pancasila final, NKRI harga mati," tandasnya.

Senada dengan AHY, Wakil Ketua MUI Muhyiddin Junaidi mengatakan bahwa sikap DPP Demokrat menolak RUU HIP selaras dengan sikap MUI. Sebab, masih ada hal yang lebih prioritas untuk diselesaikan ketimbang mengesahkan RUU HIP.

"Memiliki kesamaan cara pandang. Semoga dengan ini bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Terima kasih," tutupnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya