Presiden Joko Widodo berencana untuk membubarkan 18 lembaga dan komisi negara dalam waktu dekat. Presiden ingin ada perampingan, dengan tujuan efisiensi.
Direktur Indonesia Future Studies (Infus) Gde Siriana Yusuf berpendapat, jika tujuan Presiden untuk efisiensi, seharusnya dibubarkan juga posisi wakil menteri (Wamen) dan staf khusus (Stafsus).
“Jika tujuannya untuk efisiensi, semestinya juga bubarkan Wamen dan stafsus yang sebenarnya bukan pos-pos yang penting,†kata Gde melalui akun Twitternya @SirianaGde, Selasa (14/7).
Menurut Gde, Jokowi cukup mengoptimalkan fungsi dari Direktorat Jenderal (Dirjen) yang ada di setiap Kementerian.
Tidak cukup sampai disitu, kata Gde, disaat negara tengah sulit alias bokek, sudah sepatutnya gaji para ASN turut dipotong.
"Apalagi saat ini negara lagi bokek. Juga soal gaji. Jika swasta terapkan potong gaji, mestinya ASN juga. Agar semua merasakan krisis,†pungkas Gde.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan akan ada perampingan lembaga dan komisi negara dalam waktu dekat.
Jokowi mengatakan, saat ini ia mengibaratkan pemerintahan Indonesia seperti sebuah kapal besar. Untuk itu, agar cepat bergerak kapal perlu dirampingkan agar cepat dalam menghadapi berbagai macam rintangan.
“Semakin ramping organisasi, ya cost-nya semakin bisa kita kembalikan. Anggaran, biaya, kalaupun bisa kembalikan ke menteri, kementerian, ke dirjen, direktorat, direktur, kenapa kita harus pakai badan-badan itu lagi, ke komisi itu lagi," kata Jokowi di Istana Negara, Selasa (14/7).
