Forum Kedaulatan NKRI berencana untuk melakukan audiensi dengan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis untuk menyampaikan kegelisahan terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dan bangkitnya paham komunisme.
Dalam sepucuk surat permohonan audiensi yang diperoleh redaksi, Senin (13/7), Forum Kedaulatan NKRI merasa perlu tukar pandangan bersama Kapolri lantaran munculnya wacana RUU HIP diindikasikan bangkitnya organisasi yang sudah dilarang di Indonesia yakni PKI.
Forum Kedaulatan NKRI berkeyakinan, bangkitnya PKI bukan isapan jempol karena gerakan-gerakannya sudah terlihat dan didukung oleh partai-partai besar.
"Sehingga kalau keadaan ini dibiarkan akan memicu konflik horizontal yang berdarah-darah yang akan memakan korban, seperti pemberontakan mereka pada tahun 1948 dan 1965, sehingga Polri perlu bertindak sebelum huru-hara terjadi," begitu bunyi surat audiensi tertanggal 8 Juli.
Rencananya, Forum Kedaulatan NKRI melakukan audiensi dengan Kapolri Jenderal Idham Azis pada Selasa besok, pukul 10.00 WIB.
Adapun Forum Kedaulatan NKRI merupakan gabungan dari purnawirawan TNI, ahli hukum, mantan aktivis gerakan mahasiswa, pengamat politi, aktivis dakwah, menwa senior dan lain-lain.
Mereka diantaranya: Abdul Chair Ramadhan, SH., MH. (HRS Centre), Adang Suhardjo (FUIN), Alfian Tanjung, (pengamat komunis) Djudju Purwantoro, (Sekjend IKAMI/praktisi hukum/Ketua Umum Gerbang AMAR), Dindin Maolani (mantan ketua LBH Bandung, tokoh masyarakat Jawa Barat), Syafril Sjofyan (pengamat politik/mantan Ketua DM/SM), Mayjen TNI (Purn) Deddy S. Budiman, Bambang Irawan (mantan Sahli Menko Polhukam)
H.M. Rizal Fadhilah (aktifis Muhammadiyah/pengamat politik), Andri Darmawan (pendekar/Gurubesar Pencak Silat Gerak Saka).
Kemudian, Ahmad Yani (mantan anggota DPR/PPP), Kol. (Purn) Dedi Hamdani Suhardjo, Rully Burhan (aktivis dakwah Islam), Radhar Tribaskoro (aktivis Bandung, mantan Ketua KPU Jabar), Kolonel. Purn. TNI Sugeng Waras (Ketua APIB Jabar), Djoko Edhi Abdurahman (Wasek LPBH PBNU, Wasekjen DPP KAI), Basyir Bustomi (Gurubesar Beladiri Beksi), Abdurrahman Suhu (Ketua Umum Laskar Macan Asia), Bennie Akbar Fatah (mantan Wakil Ketua KPU tahun 1999), dan Mohammad Anwar (praktisi hukum/advokat).
