Berita

Ilustrasi Koperasi/Net

Publika

Koperasi Dan Kaum Milenial

SENIN, 13 JULI 2020 | 03:24 WIB

HARUS jujur kita akui bersama bahwa sampai usianya ke 73, Koperasi Indonesia belum mampu menjalankan peran sebagai Soko Guru Perekonomian Bangsa sesuai mandat UUD 1945.

Ironi ini disebabkan kekuatan faham ekonomi kapitalis lebih dominan sampai menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakat, sehingga rakyat hanya dijadikan pasar untuk dieksploitasi.

Padahal bila dicermati secara akal sehat sebenarnya niatan untuk menumbuhkan perekonomian bangsa seharusnya kita kembalikan lagi kepada komponen Produk Domestik Bruto (PDB) yang 60 persen dipegang oleh andil konsumsi rumah tangga.


Berarti logikanya harus diberikan perhatian serius pada sektor riil yang bersentuhan langsung dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Lalu berikutnya sudah teramat jelas bahwa pemeran utama dari sektor riil adalah koperasi, pelaku UMKM, dan pekerja informal.

Jadi memang sangat ironis bahwa ekonomi kerakyatan yang selalu diharapkan menjadi penyelamat ekonomi dalam setiap krisis, tapi tidak pernah mendapat perhatian serius dan bahkan seringkali dinaktirikan.

Dalam era digitalisasi dan teknologi sekarang pun, koperasi diyakini sebagai badan usaha yang paling sesuai dengan generasi milenial, mengingat komposisi generasi milenial adalah sekitar 40 persen dari total penduduk Indonesia, atau berjumlah sampai 100 juta orang.

Karakter dan preferensi milenial yang senang kumpul atau guyub, lalu trend "sharing economy" yang digemari generasi milenial, serta menjunjung tinggi kesetaraan atau egaliter dianggap sangat erat dengan koperasi.

Kesesuaian koperasi sebagai badan usaha yang paling cocok dengan generasi milenial dapat terlihat dari Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sejalan dengan karakter milenial yang senang kumpul menjadi tersalurkan secara positif.

Lalu karakter ekonomi berbagi yang tren dalam generasi milenial dapat terakomodir dengan adanya pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Yang terakhir generasi milenial yang sangat menjunjung tinggi kesetaraan sudah otomatis sejalan dengan jati diri koperasi yang menganut one man one vote, dan bukan one share one vote seperti pada PT.

Nah apabila kampanye ini terus menerus didengungkan. Bahkan bila ada regulasi pemerintah yang mengatur keberpihakan konkrit kepada koperasi, Indonesia akan memiliki strategi yang extraordinary guna mendorong pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19. Ekonomi Indonesia bahkan siap rebound untuk melesat tinggi mewujudkan Visi Indonesia Maju 2030 dan Visi Indonesia Unggul 2045.

Kolaborasi yang kuat antara generasi milenial dengan pendorong pemanfaatan teknologi digital tetapi tetap berdasarkan modal sosial yang kuat berwadahkan koperasi merupakan sebuah transformasi extraordinary Ekonomi Kerakyatan 5.0.


Frans Meroga Panggabean
Penulis  adalah Praktisi Koperasi Milenial

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya