Sekretaris Umum DPP GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat/RMOL
Saat berkunjung ke Kalimantan Tengah Kamis (9/7), Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai leading sector penggarapan program lumbung pangan nasional.
Harapan Jokowi, penunjukan Prabowo bertujuan dapat mengelola cadangan pangan dalam negeri. Tak Kurang 20.704 hektare lahan di Kabupetan Kapuas akan dimanfaatkan sebagai kawasan lumbung pangan nasional.
Merespons hal itu, Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (DPP GAMKI), Sahat Martin Philip Sinurat mewanti-wanti jangan sampai program lumbung pangan nasional sekadar menjadi proyek baru yang menguntungkan segelintir orang dan korporasi besar.
Sahat menyambut baik kebijakan Presiden Jokowi untuk menyediakan cadangan pangan bagi masyarakat, apalagi di tengah kondisi pandemik virus corona baru (Covid-19) yang telah menganggu alur produksi, distribusi dan konsumsi di tengah-tengah masyarakat.
"Jangan sampai jadi proyek baru korporasi besar, GAMKI melihat ada perusahaan besar yang punya basis produksi pertanian, membangun stok pangan nasional perlu aktivitas besar, harus dikelola dengan baik," demikian kata Sahat saat dikonfrimasi
Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (11/7).
Lebih lanjut, Sahat meminta pemerintah melibatkan elemen sipil dalam mencapai target cadangan pangan secara nasional. Ia menyebutkan, pelibatan Kementerian PUPR, Kementan atau BUMN belumlah cukup.
Menurut Sahat, beberapa tahun sebelumnya, Kementan telah berhasil mencapai target pemenuhan kebutuhan komoditas pertanian dengan melibatkan organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan dan organ taktis lainnya.
"Harusnya masyarakat dilibatkan, mulai dari di desa, organisasi pemuda masyarakat. Gempita Kementan, bisa dilibatkan lagi untuk ketahanan pangan jangan libatkan korporasi besar. karena terbukti berhasil dan memulai aktivitas pekerjaan bahkan menghasilkan omzet yang menjanjikan bagi masyarakat," demikian paparan Sahat.
Selain itu Sahat juga menyoroti pentingnya keberpihakan negara terhadap masyarakat petani yang saat ini kerap berhadap-hadapan dengan masalah konflik agraria. Presiden tambah Sahat, perlu mengingatkan pada menteri terkait untuk segera menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di masyarakat.
"Program lumbung pangan nasional ini harus memuliakan masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Ini menjadi catatan penting. Pemerintah tidak hanya melibatkan investasi ataupun BUMN, tapi juga masyarakat petani," demikian kata Sahat.
Sahat juga mengusulkan, program lumbung pangan nasional tidak hanya dilakukan di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Melihat tren kebutuhan pangan di Nusantara saat ini, lebih tepat jika pemerintah pusat membangun lumbung pangan di seluruh pulau di Indonesia.
"Belum cukup di Kalimantan saja, perlu di pulau lain, seperti Papua, Sumatera, Jawa dan pulau lainnya. Badan ini perlu melihat potensi di masing-masing pulau," pungkas Sahat.
