Ketum JMSI, Teguh Santosa (kiri) saat membedah buku karya nggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay/RMOL
Buku berjudul "Menghadang Corona: Advokasi Publik di Masa Pandemik" adalah sebuah kronik perjalanan Indonesia dalam menghadapi pandemik Covid-19 kurun waktu tujuh bulan terakhir.
“Apa yang kita alami sejak bulan Januari sampai hari ini, semua terangkum di sini. Perdebatan-perdebatan itu muncul di sini,†kata Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa, ketika membedah buku karya anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, tersebut di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/7).
Di sisi lain, Teguh menilai ada bagian yang rasanya kurang terekam dengan baik di dalam buku itu. Bagian yang kurang terekam itu adalah perdebatan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat soal pandemik Covid-19.
Sebut Teguh, respon Pemprov DKI terhadap kasus Covid-19 terlihat lebih cepat dibandingkan respon Pemerintah Pusat. Beberapa kali sempat terlihat ada semacam persaingan antara Pemprov DKI dan Pemertintah Pusat.
“Saya kayaknya tidak melihat bagian kompetisi politik antara Pemerintah Pusat dengan Pemprov Jakarta. Nanti Bung Saleh yang akan memberikan jawaban kenapa itu tidak di-
zoom. Sebetulnya itu juga menarik,†kata Teguh lagi.
Dia kembali mengingatkan sikap Pemprov DKI yang menanggapi serius virus yang berasal dari Wuhan, China ini. Sementara Pemerintah Pusat sempat membantah soal kehadiran Covid-19 di tanah air.
“Kasus kan sudah ada. Tapi terjadi drama bantah-membantah dulu. Baru kemudian Pemerintah Pusat mengatakan tanggal 2 Maret ada dua kasus pertama (di Depok). Publik tidak bisa tidak melihat adanya indikasi persaingan, persaingan terlalu pagi barangkali,†urainya.