Berita

TETO ajak BPJS Indonesia bekerja sama dengan National Health Insurance Taiwan/Net

Kesehatan

TETO: BPJS, Ayo Kerja Sama Dengan National Health Insurance Taiwan Yang Sudah Diakui Dunia

JUMAT, 10 JULI 2020 | 16:55 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Jika berbicara mengenai sistem kesehatan, Taiwan menjadi salah satu contoh baik atau role model yang bisa dipelajari oleh banyak negara.

Salah satu faktornya adalah National Health Insurance (NHI) atau asuransi kesehatan wajib yang sudah dikembangkan oleh pemerintah Taiwan sejak 1995.

Siapapun yang memiliki kewarganegaraan Republik China (Taiwan) dan memiliki kartu keluarga di Taiwan harus memiliki NHI. Warga asing yang memiliki Resident Visa dan telah memenuhi persyaratan juga diwajibkan untuk memiliki kartu sakti tersebut.


Taipei Economic and Trade Office (TETO) menyebut, ada 270.000 pekerja migran Indonesia dan lebih dari 10.000 pelajar Indonesia yang sudah memiliki NHI dan menikmati fasilitas kesehatan Taiwan yang telah diakui dunia.

Dalam hal kesehatan, Taiwan memang nomor satu. Slogannya pun "satu untuk semua, semua untuk satu".

Terkait sumber dana, TETO menjelaskan, NHI mendapatkannya dari tiga pihak, yaitu yang tertanggung, pemberi kerja, dan subsidi pemerintah. Pembayarannya pun disesuaikan dengan pendapatan.

"Jika orang berpenghasilan rendah atau tidak berpenghasilan, pemerintah akan mensubsidi biaya asuransi kesehatan. Biaya asuransi kesehatan nasional yang dibayarkan oleh tertanggung setiap bulan terutama berdasarkan pada gaji bulanan," jelas TETO dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (10/7).

Selain itu, semakin tinggi pendapatan, semakin besar biaya asuransi kesehatan yang dibayarkan setiap bulan. Untuk para pekerja, kisaran gaji yang ditetapkan oleh asuransi kesehatan nasional dibagi menjadi 48 tingkat.

Di Taiwan, gaji bulanan terendah adalah 23.800 NTD (dolar baru Taiwan) atau sekitar Rp 12 juta. Sedangkan gaji bulanan tertinggi yang di tingkat 48 adalah 182.000 NTD atau sekitar Rp 89 juta.

Jika dirincikan, masyarakat hanya akan menanggung 30 persen dari premi asuransi tiap bulannya, majikan sebesar 60 persen, dan pemerintah 10 persen.

Sebagai contoh, untuk gaji bulanan terendah, masyarakat hanya membayar 335 NTD atau Rp 160.000 per bulan, majikan membayar 1058 NTD atau Rp 520.000, dan pemerintah Taiwan sebesar 176 NTD atau Rp 86.000.

Dengan sistem pembayaran tersebut, maka masyarakat yang memiliki gaji rendah sekalipun bisa menikmati fasilitas medis kelas dunia.

Keunggulan lainnya dari NHI adalah klaimnya yang lebih luas. Pasalnya banyak negara tidak menanggung beberapa obat-obatan dan perawatan gigi, namun NHI menanggung semuanya.

Tak perlu khawatir juga mencari rumah sakit rujukan karena NHI sudah bekerja sama dengan 90 persen klinik kecil hingga rumah sakit besar di Taiwan.

"Selama masyarakat memiliki kartu NHI, mereka dapat memasuki klinik kecil atau rumah sakit besar di Taiwan kapan saja dan mendapat bantuan medis sesegera mungkin," terang TETO.

Karena NHI sudah berbasis digital, maka masyarat juga tidak perlu khawatir dengan janji temu dokter atau jadwal operasi. Lantaran catatan medis para pasien langsung disimpan di awan atau cloud, sehingga satu pasien bisa pergi ke berbagai macam dokter dengan data yang sama.

Di saat pandemik Covid-19, manfaat cloud sangat dirasakan oleh Taiwan untuk melakukan pelacakan kontak, dengan bekerja sama dengan Kantor Imigrasi dan lembaga lainnya.

Berbagai keunggulan dari sistem asuransi kesehatan Taiwan tersebut juga sudah diakui oleh dunia.

Bahkan survei dari badan InterNations Jerman, Taiwan berada di urutan teratas untuk 2019 dalam daftar negara di dunia yang paling layak huni dan bekerja. Salah satu alasan utamanya adalah Taiwan memiliki kualitas medis yang baik.

Dalam keterangannya, TETO juga mengajak BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Indonesia untuk berbagai pengalaman untuk memajukan sistem kesehatan kedua negara.

"Taiwan juga berharap dapat bertukar pikiran dengan BPJS Indonesia untuk bersama-sama meningkatkan kesehatan warga kedua negara!" pungkas TETO.

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

Golkar Berduka, Putri Akbar Tandjung Wafat

Rabu, 11 Maret 2026 | 15:27

Mengenal Bupati Rejang Lebong M Fikri yang Baru Terjaring OTT

Selasa, 10 Maret 2026 | 06:15

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

Memalukan! Rismon Ajukan Restorative Justice

Kamis, 12 Maret 2026 | 02:07

UPDATE

Empat Anggota TNI Penyiram Air Keras Sebaiknya Diadili di Pengadilan Sipil

Sabtu, 21 Maret 2026 | 02:05

Tiga Kecelakaan di Tol Jateng Tewaskan Delapan Orang

Sabtu, 21 Maret 2026 | 02:01

Kejahatan Perang Trump

Sabtu, 21 Maret 2026 | 01:36

Hadiri Jakarta Bedug Festival, Pramono Tekankan Kebersamaan Sambut Idulfitri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 01:14

Kenapa Pemimpin Iran Mudah Sekali Diserang Israel-AS

Sabtu, 21 Maret 2026 | 01:07

Bamsoet Apresiasi Kesigapan TNI dan Polri Tangani Kasus Andrie Yunus

Sabtu, 21 Maret 2026 | 00:23

Hukum Militer, Lex Specialis, dan Ujian Akuntabilitas dari Kasus Andrie Yunus

Sabtu, 21 Maret 2026 | 00:04

Korlantas Gagal Tangani Arus Mudik

Sabtu, 21 Maret 2026 | 00:00

Dokter Tifa Ngaku Dikuatkan Roy Suryo yang Masih Waras

Jumat, 20 Maret 2026 | 23:29

Air Keras dari Orang Dalam

Jumat, 20 Maret 2026 | 23:11

Selengkapnya