Kebijakan Visa Trump Ikut Buat Pelajar Indonesia Khawatir, Kemlu Siap Beri Perlindungan

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump telah menerapkan aturan keimigrasian baru bagi para pelajar asing, termasuk Indonesia.

Berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh US Immigration and Customs Enforcement (ICE), semua pelajar asing dilarang untuk mengambil kelas online secara penuh. Artinya, mereka diwajibkan mengambil kelas tatap muka atau kelas campuran (hybrid).

Jika aturan tersebut tidak terpenuhi, maka ICE akan menghentikan perpanjangan visa pelajar yang membuat mereka terpaksa meninggalkan AS.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (WHI) Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, menegaskan, pihaknya siap memberikan perlindungan kepada para pelajar Indonesia.

"Terkait hal ini, enam perwakilan kita di AS telah melakukan koordinasi. Pertama dengan PERMIAS (Persatuan Mahasiswa Indonesia di AS), telah diadakan pertemuan pada 9 Juli," ujar Judha dalam konferensi pers virtual pada Jumat (10/7).

"(Kami) meyakinkan dan menegaskan, perwakilan RI yang ada di AS akan memberikan langkah-langkah perlindungan," tekannya.

Selain itu, Judha juga mengungkap, perwakilan RI sudah melakukan koordinasi dengan berbagai kampus terkait tanggapan terhadap kebijakan pemerintah, termasuk kemungkinan diadakannya kelas yang bersifat tatap muka.

"Lalu, perwakilan kita sudah menyampaikan imbauan kepada para pelajar Indonesia di AS untuk tetap tenang dan segera menghubungi perwakilan jika menghadapi permasalahan," sambungnya.

Saat ini, ia menjelaskan, berbagai macam kampus di AS sudah mengajukan tuntutan kepada pemerintah federal untuk mencabut kebijakan ICE.

Berdasarkan laporan media setempat, mayoritas sekolah dan perguruan tinggi di AS, termasuk Universitas Harvard masih memberlakukan sistem pembelajaran secara online karena khawatir dengan penyebaran Covid-19 di kalangan dewasa muda.