Berita

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena/Net

Politik

Secapa TNI AD Jadi Klaster Baru Covid-19, Komisi IX DPR Minta Protokol Dibuat Lebih Detail

JUMAT, 10 JULI 2020 | 11:18 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kemunculan klaster baru dengan 1.262 kasus positif Covid-19 di Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat (Secapa TNI AD) Bandung, Jawa Barat, mendapat sorotan berbagai pihak.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, berharap pemberlakuan protokol kesehatan harus betul-betul dilakukan secara ketat. Termasuk, di sekolah-sekolah seperti pesantren, seminari, dan sejenisnya. Sebab, penularan Covid-19 sangat cepat.

"Pemberlakuan protokol kesehatan di sekolah atau pelatihan berasrama seperti pesantren, seminari, atau secapa TNI AD yang sekarang menjadi klaster terbesar harus dilakukan ketat dan disiplin. Potensi penularan satu komunitas sekaligus sangat mungkin terjadi jika salah satu anggota komunitas terkena Covid-19," kata Melkiades Laka Lena dalam keterangannya, Jumat (10/7).


Menurut politikus Golkar ini, lingkungan tertutup dengan interaksi rutin setiap hari seperti sekolah-sekolah tersebut mesti dapat perhatian lebih serius dan ketat dalam penerapan protokol kesehatannya.

"Semua anggota peserta didik dan pendidik, selama 24 jam sehari selama berminggu minggu atau berbulan-bulan, perlu diantisipasi dengan ekstra ketat," tegasnya.

"Protokol kesehatan harus dibuat lebih detail, jelas, dan konkret. Juga harus diberlakukan jauh lebih ketat dan disiplin," imbuhnya.

Seperti jaga jarak, cuci tangan gunakan sabun, menggunakan masker harus menjadi kebiasaan dalam hidup sehari-hari. Selain itu, pengecekan secara acak dan berkala melalui rapid test atau PCR/TCM rutin dilakukan secara periodik.

"Kami usulkan untuk semua sekolah atau komunitas berasrama secara rutin, seminggu atau dua minggu, dilakukan pengecekan oleh pengelola atau pendidik dibantu oleh Pemda atau gugus tugas sehingga pelajaran kasus secapa TNI AD bisa dihindari di waktu mendatang," ucapnya.

"Pemberlakuan protokol kesehatan juga harus dilakukan dan diawasi lebih ketat oleh pendidik atau pengelola yang disupervisi aparat Pemda dan gugus tugas," demikian Melkiades Laka Lena.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Injak Kepala Kerbau saat Terima Gelar Adat Lampung, Apa Maknanya?

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:21

Safari Politik Jokowi Bukti Kepemimpinan Gibran dan Kaesang Lemah

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:21

Jokowi dan PSI, Duri dalam Daging Pemerintahan Prabowo

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:09

Daftar Wilayah yang Berpotensi Terdampak El Nino 2026

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:05

Keiko Fujimori Akhirnya Bernasib Sama Seperti Prabowo

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:03

KPK Sebut 10 Orang Diamankan dalam OTT Kuansing

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:57

Panitia Minta Jokowi Datang Setelah Acara Adat, Kunjungan Malah Batal

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:50

Koperasi Beri Ruang Bagi Mahasiswa Berwirausaha

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:37

Tutup Perdagangan Akhir Bulan: IHSG Merosot ke 5.643, Rupiah Loyo Dekati Rp18 Ribu

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:28

Ketum AHY: Genap 25 Tahun, Partai Demokrat Ingin jadi Bagian Solusi

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:19

Selengkapnya