Berita

Five Eyes merupakan aliansi intelijen yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru/Net

Dunia

Soal UU Keamanan Nasional, Menlu Five Eyes Kumpul Bahas Masa Depan Hong Kong

KAMIS, 09 JULI 2020 | 10:51 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah china secara resmi telah mengesahkan UU keamanan nasional bagi Hong Kong pada Selasa (30/6). Sejak itu, berbagai langkah keras Beijing mulai diberlakukan di pusat keuangan Asia tersebut.

Merespons hal tersebut, para menteri luar negeri yang tergabung dalam aliansi intelijen, Five Eyes, melakukan pertemuan secara virtual pada Rabu (8/7).

Pertemuan tersebut diungkap oleh seorang pejabat pemerintahan Kanada kepada Reuters. Namun ia enggan memberikan rincian lebih lanjut.


Secara terpisah, Menteri Luar Negeri Kanada, Francois-Philippe Champagne mengatakan, diskusi tersebut ditujukan untuk banyak masalah mengenai perdamaian dan keamanan internasional.

Grup Five Eyes sendiri terdiri dari Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Selandia Baru.

Kelima negara tersebut cukup vokal dalam menentang UU keamanan nasional yang diberlakukan China di Hong Kong.

Inggris dan Australia sudah menyatakan akan memberikan perlindungan bagi warga Hong Kong. Sementara Kanada menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong dan meningkatkan imigrasinya.

UU keamanan nasional telah banyak dikritik karena dianggap bisa mengikis otonomi khusus Hong Kong. UU tersebut difokuskan untuk menanggapi kejahatan seperti separatisme, subversi, terorisme, hingga campur tangan asing.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya