Berita

Juru Bicara Gedung Putih Kayleigh McEnany/Net

Dunia

Kedutaan Besar Turki Jengkel Dengan Referensi Gedung Putih Tentang Genosida Armenia

RABU, 08 JULI 2020 | 16:08 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kedutaan Besar Turki di Washington menolak referensi juru bicara Gedung Putih tentang genosida Armenia. Kedutaan meyakini pernyataan yang dibuat oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Kayleigh McEnany adalah "keseleo lidah yang tidak menguntungkan" dan pernyataan itu tidak dapat diterima.

John Haltiwanger, reporter politik senior untuk Business Insider, mengatakan ia diberitahu oleh pejabat Kedutaan Besar Turki mengenai masalahini.

"Referensi McEnany tentang genosida Armenia pada hari Senin, Kedutaan Besar Turki di Washington memberi tahu saya: "Kami percaya bahwa pernyataan Sekretaris Pers itu adalah kesalahan yang disayangkan ... Bagaimanapun, ungkapan ini tidak dapat diterima," ujar dalam tweet-nya pada Selasa.


“Ada saksi mata dari korban yang selamat dan diplomat AS yang berada di wilayah tersebut. Lusinan negara, lebih dari 49 negara bagian mengakui genosida Armenia,” lanjut Haltiwanger, dikutip dari laman resmi Radio Armenia, Rabu (8/7).

Kedutaan Besar Turki juga beraksi setelah McEnany menggunakan kata 'g-word' selama konferensi pers, saat ia merujuk pada vandalisme Memorial Genosida Armenia di Denver.

John Haltiwanger mengatakan sejak itu ia telah berusaha menghubungi Gedung Putih untuk memberikan komentar, tetapi belum menerima tanggapan.

Peringatan Genosida Armenia di Denver yang dilakukan pada akhir Mei lalu adalah bagian dari vandalis massal di Colorado State Capitol. Gedung Colorado State di Denver dirusak selama protes yang dipicu oleh kematian George Floyd yang menyebar hingga berbagai belahan dunia. Peringatan Genosida Khatchkar Armenia, yang berada di State Capitol juga tidak luput dari protes itu.

Tiap bulan April ingatan bangsa Armenia kembali ke peristiwa lebih dari seabad lalu. Ketika itu, di bawah Kesultanan Usmani, jutaan orang Armenia yang tinggal di Anatolia Timur atau Armenia Barat dipaksa pergi ke gurun Suriah dan dibantai.

Peristiwa pembersihan etnis Armenia disertai genosida itu dimulai pada 24 April 1915. Diperkirakan 600.000 sampai 1.000.000 orang Armenia mati karena dibantai. Sisanya diculik, disiksa, diperkosa, dan dijarah harta bendanya.
 
Sebelumnya, McEnany dalam briefing hariannya di gedung putih merujuk pada genosida Armenia, sebuah peristiwa yang sebelumnya ditolak oleh pemerintah AS, dikutip dari The Washington Post.

Sekutu dekat Presiden Trump, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, mungkin tidak senang dengan hal ini.

Setelah beberapa dekade pemerintah Amerika Serikat menolak mengakui genosida Armenia karena akan mengasingkan Turki, Gedung Putih pada Senin menyerukan istilah itu, meskipun secara tidak sengaja.

Dalam rangka mengecam pengunjuk rasa yang menodai peringatan di seluruh negeri, sekretaris pers Gedung Putih Kayleigh McEnany merujuk pada peringatan untuk genosida dengan nama yang tepat.

"Tampaknya ada kurangnya pemahaman dan pengetahuan sejarah ketika Memorial Genosida Armenia, mengingat korban semua kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk perbudakan, dirusak," kata McEnany.

Sementara Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat mengadopsi resolusi yang mengakui Genosida Armenia tahun lalu, pemerintah AS pada umumnya menyebut pembunuhan itu sebagai "kekejaman massal," berhenti menyebutnya sebagai "genosida" atau g-word.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya