Berita

Ilustrasi vaksin Covid-19/Net

Dunia

WHO Makin Tak Menentu, Makarim Wibisono: Indonesia Harus Gerak Cepat Kembangkan Vaksin Lokal

RABU, 08 JULI 2020 | 12:56 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Keluarnya Amerika Serikat (AS) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) membuat situasi di tengah pandemik Covid-19 semakin tidak menentu. Ketersediaan vaksin untuk negara-negara berkembang menjadi mengkhawatirkan.

Dutabesar RI untuk PBB periode 2004 hingga 2007, Makarim Wibisono, mengatakan, jika tidak ada kerja sama internasional, maka vaksin akan menjadi bahan rebutan negara-negara dunia.

"Kalau begitu, negara-negara kaya akan memiliki akses yang lebih dari negara-negara miskin," terangnya dalam diskusi virtual "Covid-19 dan Dunia Penerbangan Indonesia" yang digelar oleh Pusat Studi Air Power Indonesia pada Rabu (8/7).


Jika hal tersebut terjadi, Makarim menjelaskan, fatalitas pandemik Covid-19 akan bergeser dari negara maju, seperti yang saat ini terjadi, ke negara berkembang dan miskin.

"Akan ada gap korban (antara) negara maju dan negara berkembang," tekannya.

Untuk menangani hal tersebut, ia mengatakan, Indonesia harus melakukan diplomasi yang mengedepankan kebutuhan kesehatan masyarakat dan bukan berlandaskan finansial.

Namun di samping itu, Indonesia juga harus mendorong penelitian dan pengembangan vaksin secara lokal demi menghindari pertarungan dan perebutan.

"Kita harus mendorong research and development, kita mendorong Biofarma membuat vaksin," lanjutnya memberi contoh.

"Jangan lagi bermental beli, impor, untuk saat ini. (Karena) pada prinsipnya, negara-negara kuat tidak akan peduli," tegasnya.

Dalam konstitusi negara maju, seperti AS, negara baru bisa mengekspor vaksin jika kebutuhan sebanyak minimal 80 persen secara nasional sudah terpenuhi.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya