Berita

RUU HIP/Net

Politik

POLEMIK RUU HIP

Demokrasiana Institute: Kengototan PDIP Bukti Ketidakpekaan

RABU, 08 JULI 2020 | 09:52 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Meluasnya penolakan masyarakat terhadap Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) sepertinya tidak membuat partai pengusung bergeming.

Demikian disampaikan Koordinator Presidium Demokrasiana Institute, Zaenal Abidin Riam dalam keterangannya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (8/7).

PDI Perjuangan selaku partai pengusung justru tetap kukuh pada pendiriannya. Bahkan, PDIP bermanuver dengan mengusulkan RUU HIP dirubah menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) atau RUU Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP).


Menurutnya, hal ini menandakan partai berlambang banteng itu tetap menginginkan RUU ini disahkan menjadi UU.

"Bila menginginkan RUU HIP dirubah menjadi RUU PIP atau BPIP, itu artinya tidak memiliki kepekaan mendengarkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat sangat jelas, menuntut RUU HIP dibatalkan," ungkap Zaenal Abidin Riam.

Mengganti nama RUU HIP menjadi PIP atau BPIP tanpa melakukan perubahan isi secara mendasar merupakan tindakan memaksakan kemauan kelompok di atas aspirasi rakyat banyak.

"Kalau substansi isinya tidak berubah itu sama saja berusaha menghindari tuntutan masyarakat, yang terbaik adalah membatalkan RUU ini," ucap Zaenal Abidin Riam.

Memaksakan RUU HIP rawan menimbulkan tafsir tunggal tunggal terhadap Pancasila.

"RUU HIP yang sangat kental dengan pemikiran Soekarno menafikan fakta bahwa Pancasila merupakan kensensus bersama yang merupakan gabungan pikiran para pendiri bangsa, jadi sejak dicetuskannya Pancasila tafsirnya tidak tunggal, justru ia merupakan kumpulan tafsir yang digabung menjadi satu," tuturnya.

Ditambahkan Zaenal Abidin Riam, monopoli tafsir terhadap dasar negara rawan menjadikan Pancasila menjadi alat kekuasaan.

"Pancasila mesti terus menjadi ideologi terbuka, biarkan masyarakat memahami Pancasila dari sudut pandang masing-masing, ini adalah keniscayaan dalam negara demokrasi, kita masih ingat bagaimana orde baru melakukan monopoli tafsir terhadap Pancasila, yang terjadi Pancasila justru menjadi alat kekuasaan untuk membungkam lawan politik," tutupnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

Besok Pantura Jateng Diprediksi Banjir Rob Lebih Lama

Minggu, 14 Juni 2026 | 22:22

Turun Ke Kupang, Komut Pertamina Pastikan Pasokan Energi di Perbatasan Aman

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:47

Prabowo Terima Laporan Rosan soal Lonjakan Kepercayaan Investor Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:40

Masyarakat Harus Jaga Persatuan di Tengah Tekanan Ekonomi Global

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:26

Prabowo Kumpulkan Sejumlah Menteri di Kertanegara, Bahas Apa?

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:21

Ketum PKB: Politik Bukan Cuma Rebutan Kekuasaan!

Minggu, 14 Juni 2026 | 21:19

Wakapolri dan Akpol '90 Bakti Sosial dan Kesehatan Gratis

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:49

Tuan Guru Batak Kecam Eks Ketua BEM UGM yang Diduga Hina Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:32

PKB Jabar Fest Siapkan Kader Muda jadi Pemimpin Masa Depan

Minggu, 14 Juni 2026 | 20:31

KPK Buka Fakta Viral Foto Tumpukan Uang Valas Silmy Karim

Minggu, 14 Juni 2026 | 19:53

Selengkapnya