Berita

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo/Net

Dunia

Warganya Dilarang Masuk Tibet, AS Serang China Pakai Sanksi

RABU, 08 JULI 2020 | 08:08 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap beberapa pejabat China karena dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Tibet.

Dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, pemerintah China berusaha untuk menghalangi perjalanan para diplomat, jurnalis, dan turis AS ke Tibet.

"Akses ke wilayah Tibet semakin vital bagi stabilitas regional, mengingat pelanggaran hak asasi manusia Republik Rakyat China (RRC) di sana, serta kegagalan Beijing untuk mencegah degradasi lingkungan di dekat hulu sungai-sungai utama Asia," ujar Pompeo seperti dikutip CNA, Rabu (8/7).


Pompeo mengatakan, AS bekomitmen untuk mendukung otonomi bagi warga Tibet dan menghormati hak asasi mereka yang mendasar.

"Hari ini saya mengumumkan pembatasan visa pada pemerintah RRC dan pejabat Partai Komunis China (PKC) yang bertekad secara substansial terlibat dalam perumusan atau pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan akses bagi orang asing ke wilayah Tibet,'" terangnya.

Selain memberikan sanksi atas pelanggaran HAM di Tibet, AS juga melakukan hal yang sama pada China atas isu Uighur di Xinjiang. Di mana para pejabat PKC yang bertanggung jawab atas penahanan massal di Xinjiang dikenakan pembatasan visa dan pembekuan aset.

Pekan lalu, AS juga menerapkan pembatasan visa bagi pejabat yang bertanggung jawab atas UU keamanan nasional Hong Kong.

Hubungan AS dan China dari waktu ke waktu semakin terperosok, terutama di tengah pandemik Covid-19. Presiden AS Donald Trump dan pemerintahannya telah berulang kali menuduh Beijing tidak transparan tentang wabah tersebut.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya