Berita

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo/Net

Dunia

Warganya Dilarang Masuk Tibet, AS Serang China Pakai Sanksi

RABU, 08 JULI 2020 | 08:08 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap beberapa pejabat China karena dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Tibet.

Dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, pemerintah China berusaha untuk menghalangi perjalanan para diplomat, jurnalis, dan turis AS ke Tibet.

"Akses ke wilayah Tibet semakin vital bagi stabilitas regional, mengingat pelanggaran hak asasi manusia Republik Rakyat China (RRC) di sana, serta kegagalan Beijing untuk mencegah degradasi lingkungan di dekat hulu sungai-sungai utama Asia," ujar Pompeo seperti dikutip CNA, Rabu (8/7).


Pompeo mengatakan, AS bekomitmen untuk mendukung otonomi bagi warga Tibet dan menghormati hak asasi mereka yang mendasar.

"Hari ini saya mengumumkan pembatasan visa pada pemerintah RRC dan pejabat Partai Komunis China (PKC) yang bertekad secara substansial terlibat dalam perumusan atau pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan akses bagi orang asing ke wilayah Tibet,'" terangnya.

Selain memberikan sanksi atas pelanggaran HAM di Tibet, AS juga melakukan hal yang sama pada China atas isu Uighur di Xinjiang. Di mana para pejabat PKC yang bertanggung jawab atas penahanan massal di Xinjiang dikenakan pembatasan visa dan pembekuan aset.

Pekan lalu, AS juga menerapkan pembatasan visa bagi pejabat yang bertanggung jawab atas UU keamanan nasional Hong Kong.

Hubungan AS dan China dari waktu ke waktu semakin terperosok, terutama di tengah pandemik Covid-19. Presiden AS Donald Trump dan pemerintahannya telah berulang kali menuduh Beijing tidak transparan tentang wabah tersebut.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya